CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemcam Ciledug Kabupaten Cirebon mulai mengoptimalkan tata kelola dokumen pertanahan berbasis digital dengan memanfaatkan Google Drive sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
Inovasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut implementasi Perda No.4/2020.
Yakni tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Sekcam Ciledug Toni Supriatna menjelaskan dokumen pertanahan merupakan arsip vital yang mencakup berbagai data penting.
“Seperti akta tanah, hak guna bangunan dan surat pelepasan hak,” ungkapnya.
Selama ini, pengelolaan arsip di tingkat kecamatan masih di lakukan secara manual.
Sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam penyimpanan, pencarian dan pengawasan dokumen.
“Kami ingin memastikan setiap dokumen pertanahan tersimpan dengan baik, aman dan mudah di akses kapan pun di butuhkan,” ujar Toni.
Pengelolaan berbasis digital, sambungnya, menjadi solusi untuk menata ulang sistem arsip supaya lebih efisien dan transparan.
Melalui rencana aksi perubahan ini, Kecamatan Ciledug menargetkan pengelolaan 40 dokumen pertanahan secara digital pada tahap awal.
Dalam jangka menengah di targetkan 200 dokumen dan pada jangka panjang seluruh dokumen pertanahan di Kecamatan Ciledug akan berbasis Google Drive.
Arsip digital memungkinkan aparatur kecamatan mengakses dan memperbarui data secara real time tanpa terkendala jarak maupun waktu.
Selain mendukung efisiensi administrasi, sistem ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
“Masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya,” jelasnya.
Penerapan sistem kearsipan digital juga di harapkan mempermudah lembaga audit dan pengawas dalam melakukan pemeriksaan.
Pengelolaan arsip pertanahan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Harapannya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat ke kategori baik,” ujar Toni.
Inovasi digitalisasi arsip ini juga menjadi contoh penerapan prinsip good governance di tingkat kecamatan. ***
