Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta DKPPP Ambil Alih Retribusi TPI Kejawanan

CIAYUMAJAKUNING.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso menyarankan supaya Koperasi Bina Keluarga yang berperan memungut retribusi pajak di TPI Kejawanan di tiadakan karena untuk 2024, terdapat perubahan mekanisme penarikan retribusi.

Selanjutnya, DKPPP Kota Cirebon sebagai pihak ketiga yang akan bertindak memiliki kuasa penuh mengelola penarikan retribusi.

“Perubahan merujuk pada PP Nomor 35/2023 tentang Pajak dan Retribusi,” ujarnya, di Griya Sawala, Kamis (04/01).

Terbitnya PP Nomor 35/2023 tersebut, lanjut Karso, dapat di pertimbangkan tim hukum Setda guna menindaklanjutinya.

Karso menerangkan jika pada mekanisme penarikan retribusi TPI Kejawanan sebelumnya terdapat imbal jasa antara pihak ketiga dan Pemkot.

Advertisement

Namun kini PAD harus seluruhnya di setorkan secara bruto kepada kas daerah (kasda).

“Awal tahun 2024 menjadi momentum pengelolaan TPI Kejawanan yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Cirebon Elmi Masruroh menyebutkan mekanisme terbaru tertuang pada pasal 66 ayat 4 dan 5.

“Untuk imbal jasa kepada pihak ketiga yang mengelola di anggarkan lagi ke APBD,” katanya.

Perolehan PAD DKPPP Kota Cirebon pada sektor TPI PPN Kejawanan per Desember 2023 telah mencapai target Rp1,146 miliar.

Advertisement

“Bahkan termasuk over target sebanyak 100,2 persen, jadi PAD kemarin sebanyak 1,178 miliar rupiah,” tambah Elmi.

Menyoal rekomendasi Komisi II mengenai pengelolaan TPI yang tidak lagi menggunakan pihak ketiga, pihaknya akan mengikuti mekanisme Pemkot.

“Nanti kita liat prosesnya saja,,” pungkas Elmi. ***