CIAYUMAJAKUNING.ID – Diskominfo Jabar berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba) menggelar acara IKP Talks Digital Workshop dengan mengusung tema ‘Perang Siber Media Sosial pada Pemilu 2024‘, Kamis (25/01).

Kegiatan bertujan guna mengoptimalkan pemahaman literasi dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, lancar dan transparan di Jabar.

Para petugas kehumasan dan pengelola media sosial (medsos) perangkat daerah kabupaten/kota mengikutinya secara daring.

Kadiskominfo Jabar Ika Mardiah mengatakan sebagian besar masyarakat telah beralih dari media konvensional ke medsos dalam mengakses informasi.

“Hasil survei dari We Are Social menunjukkan pengguna aktif medsos di Indonesia per Januari 2023 meningkat hingga mencapai 167 juta,” jelasnya.

Kehadiran medsos sebagai sumber informasi juga telah mengubah pola interaksi sosial dan antarindividu.

Salah satunya, lanjut Ika, memungkinkan siapa saja dapat menjadi konsumen dan produsen di medsos.

Karakteristik media sosial yang dinamis mendorong setiap orang menjadi ‘opnion maker.

“Hal tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya perang siber,” jelasnya.

Dekan Fikom Unisba Prof. Atie Rachmiatie menjelaskan definis perang siber sebagai situasi terjadinya proses penolakan,

Perang siber juga sebagai sebuah situasi penghancuran dan modifikasi berbagai informasi untuk tujuan yang di tentukan oleh pengirimnya.

Menurutnya, perang siber di medos berbeda dengan perang siber yang menyerang komputer, perangkat lunak, dan sistem kendali komando.

“Perang siber di medos lebih merujuk pada perang manipulasi informasi yang di percaya oleh target tanpa sadar,” katanya.

Sehingga, lanjut Atie, target akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingannya tetapi untuk kepentingan pihak yang lawan.

Perang informasi adalah penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengejar keunggulan kompetitif atas lawan.

Sementara itu, Kasubdit Siber Polda Jabar AKBP Abdul Rahman yang juga turut hadir menilai tingginya aktivitas pengguna medsos.

Mereka tidak jarang memicu perseteruan dan ketegangan di antara pengguna medsos yang di picu oleh kerja orang-orang yang di anggap sebagai opinion maker.

Perang siber di medsos di gunakan dalam konteks Pemilu 2024 untuk mempengaruhi opini publik terhadap calon, parpol dan isu-isu tertentu.

“Seperti black campaign, hoaks dan ujaran kebencian,” jelas Atie.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nuryamah menegaskan pihaknya terus berupaya meredam terjadinya perang siber.

Beberapa upaya yang di lakukan adalah melakukan indentifikasi kerawanan dan ikut serta dalam sosialisasi pendidikan politik yang melibatkan masyarakat.

Selain itu, Bawaslu Jabar juga menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, memperkuat penegasan terhadap regulasi dan melaksanakan publikasi informasi.

Nuryamah mengatakan aspek regulasi dan upaya mendorong kesadaran masyarakat tentang literasi media terus di dorong.

“Sehingga ketegangan, penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian selama kontestasi pemilu dalam ruang digital dapat di tekan,” pungkasnya. ***