Umum

Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo Majalengka Sosialisasikan PPID

Published

6 bulan ago

24 November 2024

CIAYUMAJAKUNING.ID – Guna mewujudkan keterbukaan informasi publik, Diskominfo Majalengka menggelar sosialisasi Pejabat Pengeola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Nyi Rambut Kasih, Kabupaten Majalengka, Rabu (20/11).

Acara tersebut bertujuan memperkuat pemahaman dan evaluasi peran PPID di setiap perangkat daerah.

Kadiskominfo Majalengka Gatot Sulaeman mengatakan keterbukaan informasi memiliki tanggung jawab moral setiap aparatur negara.

“Melalui sosialisasi PPID, kami harap seluruh OPD kian optimal memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Gatot menambahkan hasil penilaian keterbukaan informasi publik Majalengka dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan.

Meski demikian masih terdapat tantangan dalam meningkatkan sosialisasi PPID kepada masyarakat.

“Salah satu permasalahan yang di hadapi adalah belum optimalnya sosialisasi yang di lakukan PPID Pembantu di OPD dan kecamatan,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya memfasilitasi PPID Pembantu untuk lebih intensif mensosialisasikan PPID melalui berbagai media.

Asda III Andi Hermawan mengatakan PPID merupakan salah satu instrumen penting mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel.

Sehingga setiap badan publik di wajibkan menunjuk PPID sebagai pengelola informasi publik.

PPID bertugas untuk menerima, mendokumentasikan dan memberikan informasi yang di minta masyarakat sesuai prosedur yang di tentukan.

Sosialisasi ini di harapkan dapat memberikan pemahaman dan strategi bagi para PPID di seluruh perangkat daerah supaya lebih optimal bertugas.

“Kami yakin, Majalengka akan semakin informatif dan dapat memenuhi ekspektasi publik dalam hal keterbukaan informasi,” pungkas Andi.

Badan publik berkewajiban menyediakan, membuka dan memberikan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dengan cara sederhana.

“Ada pun informasi yang di kecualikan tetap harus di uji hati-hati guna menghindari pemberian informasi yang dapat merugikan,’ terang Ketua KIP Ijang Faisal. ***