Umum

Komisi II DPRD Kota Cirebon Kembali Undang DPUTR dan BBWS Cimancis Bahas Banjir

Published

4 jam ago

24 Januari 2025

CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi II DPRD Kota Cirebon tak henti-hentinya meminta Pemkot Cirebon menyelesaikan penanganan banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan di sejumlah titik di Kota Cirebon.

Guna mengurai persoalan tersebut, Komisi II memanggil DPUTR dan BBWS Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) di Griya Sawala gedung DPRD.

Keduanya memaparkan penyebab utama dan ruang lingkup masing-masing institusi dalam tata kelola penanganan banjir, Kamis (16/01).

Ketua Komisi II M Handarujati Kalamullah menyampaikan fokus Komisi II DPRD lima tahun ke depan yakni membenahi tata kelola drainase.

Sebab, sedimentasi drainase menjadi penyebab utama masalah banjir di Kota Cirebon.

Ia berharap progres lima tahun ke depan permasalahan banjir bisa tertangani dengan baik, dan tidak jalan di tempat.

“Kami harus mengetahui kewenangan masing-masing lembaga, ” ujarnya.

Sesuai SK DPUTR, kewenangan daerah hanya mengurusi lima sungai sementara sungai yang hulunya di luar Kota Cirebon kewenangan BBWS.

“Ada tiga DAS yaitu Kedungpane, Cikalong dan Kali Suba,” terang Handarujati.

Rapat kerja selanjutnya, sambungnya, perlu ada sinkronisasi dan sinergitas secara maksimal antara semua pihak.

BBWS dan DPUTR wajib membawa rencana strategis tata kelola penanganan banjir, termasuk data sejumlah drainase yang mengalami sedimentasi.

Handarujati berharap pembenahan tata kelola drainase di Kota Cirebon bukan sekedar konsep dan wacana.

Komisi juga menyoroti anggaran pemeliharaan, perbaikan dan penataan kawasan 30 sungai di Kota Cirebon yang hanya Rp1,3 miliar pada tahun 2024.

Demikian juga tahun 2025 yang hanya sebesar Rp1,5 miliar.

Menurutnya nominal anggaran tersebut masih jauh dari kata ideal.

“Kami pun akan mengundang bidang lain seperti Bina Marga dan memonitoring bangunan-bangunan liar di sepadan sungai,” ucap Handarujati.

Sejumlah titik banjir dan abrasi terjadi tiap tahun di Kesunean, Mandalangan, Jl Terusan Pemuda, Jl Cipto, Kalijaga dan Sumurwuni-Argasunya.

Anggota Komisi II Anton Octavianto menilai BBWS dan DPUTR masih kurang serius mengatasi banjir di Kota Cirebon.

Menurutnya, kondisi senderan dan jembatan di Taman Kalijaga Monyet sudah mulai abrasi karena terus menerus terdampak banjir.

Anton meminta kepada BBWS untuk menganggarkan kembali program perbaikan senderan yang sempat di tiadakan karena pandemi Covid-19.

“Saya tinggal di Ciremai Giri, zaman SD wilayah itu sudah banjir. Kalijaga itu terus-terusan banjir, udah lama,” katanya.

Ketua Tim Sungai dan Pantai BBWS Cimancis Rigasony Tiamono mengatakan dengan sumber daya yang di miliki harus di tindaklanjuti dengan rapat-rapat selanjutnya.

Ia menilai butuh masterplan yang jelas supaya penanganan banjir bisa tepat sasaran dan efektif.

Sony menilai penanganan terhadap banjir yang bersumber dari hulu masih terkendala dengan APBN yang minim.

“Tahun ini saja fokus BBWS lebih pada swasembada pangan artinya banyak pembangunan yang di alihkan ke irigasi,” katanya.