CIAYUMAJAKUNING.ID – Bappelitbangda Kota Cirebon menggelar Forum Perangkat Daerah di ruang Gotra Sawala gedung Bappelitbangda yang di hadiri Komisi II DPRD Kota Cirebon, Kamis (27/02).

Dalam forum itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah menekankan empat klausul dasar tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.

Ia juga menekankan perencanaan harus selaras dan harmonis karena berkaitan dengan progres SKPD.

“Empat klausul tersebut yaitu meliputi tertib perencanaan, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib evaluasi,” ujar Andru, sapaan akrabnya.

Dalam tertib perencanaan, SKPD di minta tidak melakukan praktik copy paste dalam penyusunan program kerja.

“Akan tetapi melihat skala prioritas sehingga tahapan selanjutnya pun akan berjalan baik,” terangnya.

Dalam tertib administrasi, Andru mengatakan kendati sebagus apapun perencanaan jika administrasi tidak baik, maka akan resisten jadi temuan.

“Seperti yang terjadi di DPUTR di 2023,” imbuhnya.

Andru juga mengingatkan dalam tahap pelaksanaan supaya di sesuaikan dengan skema yang telah di tentukan.

Sebab pada tahap evaluasi seluruh aspek akan menjadi penilaian untuk perencanaan.

“Kami menaruh harapan besar karena dapur perencanaan Kota Cirebon di sini (Bappelitbangda). Kalau tidak siap, secara otomatis timeline APBD akan bergeser,” tuturnya.

Andru juga berpesan supaya Bappelitbangda memperbanyak kajian terutama pada upaya peningkatan PAD guna mengantisipasi terjadi kebocoran PAD.

“Selain itu, inovasi dalam bidang ekonomi kreatif juga penting di lakukan sebab dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon Agus Herdyana mengaku masih memetakan program prioritas imbas adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Namun demikian, pihaknya telah merumuskan program perencanaan tahun 2026 dengan memerhatikan tujuh prioritas pembangunan.

“Yaitu penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan ekonomi, pemerataan infrastruktur, pemajuan budaya dan sejarah, profesionalisme ASN, dan stabilitas politik daerah,” jelas Agus. ***