CIAYUMAJAKUNING.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur keras Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui unggahan video di media sosial yang viral karena liburan ke Jepang tanpa izin, padahal masa mudik masih berlangsung, Rabu (09/04).
Dedi menyayangkan tindakan tersebut dan meminta Lucky untuk meminta maaf ke publik.
Lucky mengaku menyesal dan siap menerima sanksi dari Kemendagri.
Meski begitu, ia tetap memberi apresiasi kepada Lucky karena berani mengakui kesalahan secara terbuka.
“Ini pemimpin yang gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Salam buat warga Indramayu,” ujar Dedi.
Sementara itu, Itjen Kemendagri akan menentukan nasib Bupati Lucky terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin dalam waktu 14 hari.
Sekretaris Itjen Kemendagri Husni Tambunan mengatakan pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah sanksi akan di jatuhkan atau tidak.
“Selanjutnya kami akan melaporkan hasilnya ole kepada Bapak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian),” katanya, Selasa (08/04).
Husni menambahkan Lucky telah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam dengan total 43 pertanyaan.
Dalam proses itu, Lucky berasumsi jika ia tidak memerlukan izin dari Mendagri untuk bepergian ke luar negeri saat libur atau cuti bersama.
Pihak Inspektorat masih akan melakukan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan memanggil pihak terkait lainnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengatakan keputusan Inspektorat bisa saja keluar lebih cepat dari batas waktu.
“Jangka waktu adalah 14 hari, tapi tentu tidak tertutup kemungkinan lebih cepat, itu saja karena Pak Bupati juga punya banyak tugas dan kewajiban,” jelasnya.
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Lucky memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri.
Bupati Lucky sebelumnya mengaku pasrah apabila ia menerima sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatannya sebagai kepala daerah.
Ia menyadari kesalahannya yang tidak mengurus izin terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jepang bersama keluarganya saat libur Lebaran
Meski begitu, Lucky mengaku belum menerima informasi resmi dari Kemendagri mengenai keputusan sanksi.
“Belum, setahu saya mungkin ya, dalam inspeksi itu kan pasti perlu waktu, perlu evaluasi,” tuturnya. ***
