Pemkab Cirebon Bakal Gelar Imunisasi Guna Cegah Pneumonia dan Diare pada Balita

CIAYUMAJAKUNING.ID – Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon Nurpatmawati mengatakan pneumonia dan diare masih menjadi penyebab utama kematian bayi hingga tingkat global.

Untuk itu, Pemkab Cirebon memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pneumonia dan diare melalui program imunisasi.

Hal ini di sampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program di Hotel Aston Cirebon, Rabu (30/04).

Ia menerangkan pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023–2030.

“Dengan pendekatan 3P, perlindungan, pencegahan dan penatalaksanaan, imunisasi PCV serta Rotavirus menjadi langkah pencegahan,” jelas Nurpatmawati.

Advertisement

Namun, ia mengakui cakupan imunisasi antigen baru di Kabupaten Cirebon masih belum optimal.

Berdasarkan data capaian tahun 2024, imunisasi PCV baru mencapai 79 persen dan Rotavirus 83 persen, jauh dari target minimal 95 persen.

Tingkat dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga juga cukup tinggi, yakni 13,8 persen untuk PCV dan 8,6 persen untuk Rotavirus.

“Selain itu, masih di temukan kasus bayi zero dose yaitu bayi yang belum mendapat imunisasi sama sekali,” tambah Nurpatmawati.

Pendataan sasaran yang belum sinkron, rendahnya input data ke aplikasi ASIK dan kurangnya penggerakan warga turut memperumit pelaksanaan program.

Advertisement

Menurutnya, kompleksitas permasalahan ini di perlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor dalam mengatasinya.

Camat dan kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat dan memperkuat Posyandu.

Instansi lain seperti DPMD, Diskominfo, Bappelitbangda, PKK serta ormas turut berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi.

“Sementara itu, IDI, IBI dan PPNI menjadi ujung tombak dalam penguatan tenaga kesehatan,” ujar Nurpatmawati.

Beberapa strategi prioritas yang perlu di perkuat meliputi optimalisasi mobilisasi sasaran di desa dan kecamatan.

Advertisement

Sinkronisasi data antarprogram di tingkat puskesmas kecamatan serta integrasi program kesehatan dengan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan RT/RW.

Kemudian peningkatan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa.

Keberhasilan tersebut tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita tetapi juga pada efisiensi pembiayaan kesehatan.

“Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan peningkatan performa daerah di bidang pembangunan kesehatan,” pungkasnya. ***

Advertisement