CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemkab Cirebon tengah mematangkan pembangunan Sekolah Rakyat di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber sebagai upaya menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman (Jigus) mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Inpres No.8/2025.
Yakni tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin,” ujarnya, di gedung Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (12/11).
Selain itu, lanjut Jigus, guna memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah.
Ia menyebut ada dua model Sekolah Rakyat yakni rintisan dan murni.
Di Kabupaten Cirebon, lanjut Jigus, menggunakan model murni sehingga pihaknya menyediakan lahan kosong untuk di bangun Sekolah Rakyat.
Kadinsos Kabupaten Cirebon Hafidz Iswahyudi menegaskan pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan.
Meenurutnya Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan muatan khusus untuk pembentukan dan penguatan karakter peserta didik.
“Kami ingin membentuk karakter dan mental tangguh anak-anak agar mampu mandiri dan berdaya saing,” kata Hafidz.
Lahan seluas 5,7 hektare pun telah di siapkan untuk lokasi sekolah dengan status tanah milik Pemkab Cirebon dan tidak dalam sengketa.
Berdasarkan hasil survei Kementerian PU (23/05), luas efektif lahan yang bisa di gunakan mencapai 5 hektare.
Sementara sebagian lahan perlu pengalihan jalan di tengah area.
Penganggaran pemindahan jalan pun sudah masuk dalam program prioritas tahun 2025 pada PUTR dan akan mulai di kerjakan awal 2026.
Hasil audiensi dengan PPK Pembangunan Sekolah Rakyat Jabar pada 4 November di sebutkan kontrak pembangunan di mulai 12 November 2025.
Sementara pekerjaan fisik akan di mulai akhir November 2025.
Namun demikian ada beberapa hal masih perlu di selesaikan.
Antara lain pematangan lahan (land clearing), dokumen lingkungan (UKL-UPL), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih di proses.
Hafidz mengakui, pihaknya membutuhkan dukungan teknis dari DPUTR guna melengkapi berkas dalam aplikasi SIMBG.
Selain itu, ada persoalan lainnya yang juga tengah di upayakan.
“Kami juga memperhatikan kesiapan peserta didik, tenaga pengajar dan kondusivitas wilayah selama pembangunan berlangsung,” tambahnya.
Hingga Oktober 2025 tercatat 165 Sekolah Rakyat telah berdiri di seluruh Indonesia dengan menyerap sebanyak 16.000 siswa. ***
