Tampung Hingga 80 Ribu Ton Sampah, DLH Indramayu Dukung Pembangunan TPA Regional Cirebon

CIAYUMAJAKUNING.ID: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Indramayu mendukung penuh rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Regional wilayah Cirebon. TPA tersebut dianggap menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat setiap tahun.

Kepala DLH Indramayu Dedi Agus Permadi menegaskan, rencana pembangunan TPA Regional Cirebon mampu menampung hingga 80 ribu ton sampah. Bahkan, katanya, TPA tersebut akan mendukung kebutuhan pengelolaan lingkungan di wilayah aglomerasi Cirebon Raya serta menopang aktivitas industri di Kawasan Rebana Metropolitan Jawa Barat.

“Pengelolaan sampah sudah tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita perlu langkah bersama agar persoalan ini tidak semakin membesar,” ujar Dedi, Selasa (18/11/2025).

Dalam rencana pengembangan, TPA Regional Cirebon disebut berpotensi menjadi pusat pengelolaan modern. Dedi menyebutkan kemungkinan penggunaan teknologi seperti sanitary landfill, composting skala besar, RDF, hingga waste-to-energy jika memungkinkan.

Menurutnya, masalah sampah kini sudah melampaui batas administrasi kabupaten atau kota. Oleh karena itu, kerja sama lintas daerah adalah satu-satunya cara untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif.

Menurutnya, TPA Regional bukan sekadar menyiapkan lokasi pembuangan, tetapi juga menjadi fondasi sistem pengelolaan sampah terpadu. Ia menjelaskan bahwa melalui pendekatan regional, teknologi pengolahan dapat diterapkan dengan lebih efisien karena adanya pembagian biaya dan tanggung jawab antar daerah.

Dedi mengatakan Indramayu selama ini telah menjalankan upaya pengurangan sampah melalui bank sampah, edukasi masyarakat, dan program pemilahan. Namun ia mengakui bahwa tanpa fasilitas pengolahan skala besar, masalah jangka panjang tetap sulit diatasi.

“Kalau kita bicara solusi jangka panjang, ya harus ada fasilitas besar yang bisa menampung dan mengolah sampah secara modern. Itulah pentingnya TPA Regional ini,” katanya.

Ia menilai teknologi tersebut bisa menjadikan sampah sebagai sumber daya, bukan hanya beban.

“Kalau teknologinya tepat, sampah itu bisa punya nilai tambah,” ujarnya.

Dedi juga menekankan perlunya regulasi yang jelas antar kabupaten/kota sejak awal. Menurutnya, mekanisme pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan pengelolaan operasional harus disiapkan untuk menghindari masalah di kemudian hari.