CIAYUMAJAKUNING.ID – DPRD Kota Cirebon menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cirebon tahun 2025 di Griya Sawala, Kamis (26/03).
Ketua DPRD Andrie Sulistio mengatakan sesuai Permendagri No.19/2024 tentang PP No.13/2019, LKPj di sampaikan satu kali dalam setahun.
Dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
“Penyampaian LKPj merupakan upaya menciptakan pemerintahan bersih, bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip tata kelola,” katanya.
DPRD juga mengapresiasi sejumlah capaian indikator makro daerah Kota Cirebon pada tahun 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon yang mencapai angka 78,99 meningkat 0,9 poin dari tahun sebelumnya sebesar 78,09.
Di sektor ekonomi, laju pertumbuhan berhasil tumbuh positif sebesar 5,34 persen.
Hal tersebut di dorong dari meningkatnya aktivitas usaha di masyarakat.
Mulai dari sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi hingga jasa keuangan.
Sektor kesejahteraan sosial dan pengetasan kemiskinan juga berhasil di tekan menjadi 8,66 persen atau sekitar 28,12 ribu jiwa.
Kendati demikian, DPRD mengingatkan masih terdapat tantangan yang perlu segera di atasi.
Khususnya tingkat pengangguran terbuka yang tercatat mencapai 6,41 persen.
Usai di sampaikan Wali Kota, LKPj akan di bahas secara intensif melalui pansus LKPj yang di ketuai Syaifurrohman.
“Sehingga rekomendasi yang di sampaikan nanti bersifat solutif, konstruktif dan inovatif,” tutur Andrie.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan pemda terus melakukan optimalisasi pendapatan.
Pengendalian belanja yang tepat sasaran dan pengelolaan pembiayaan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen APBD.
Pemda juga telah merealisasikan sejumlah program prioritas di antaranya program beasiswa IDOLA dan perbaikan 55 bangunan sekolah.
Di sektor kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100,46 persen dan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,07 persen.
Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui perbaikan jalan di 26 ruas sepanjang 7,28 KM dan normalisasi belasan sungai. ***
