CIAYUMAJAKUNING.ID – Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah (pemda) menjadi pembuka rangkaian Jateng Media Summit (JMS) 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/05).
Pasalnya, pengelolaan informasi publik di era digital menuntut strategi yang matang dari pemda, tak sekadar mengejar popularitas di media sosial.
Diskusi di pandu oleh Asep Saefullah, Head of Community Local Media Community Suara.com.
Bimtek menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi guna membedah tantangan komunikasi publik pemerintah di tengah gempuran informasi digital dan hoaks.
Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Setda Jateng Dicky Adinurwanto mengaku pihaknya kewalahan menghadapi hoaks yang beredar masif di media.
Ia menyadari pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat Jateng yang 82,57 persen mengakses media online.
Menurut Dicky, pendekatan rilis konvensional ala media mainstream tidak lagi cukup untuk media sosial.
“Untuk itu saya pun mendukung instruksi Gubernur agar seluruh ASN menjadi Public Relation,” ujarnya.
Tantangan ini di tanggapi oleh Tenaga Ahli Wamenkomdigi Riant Nugroho.
Ia mengibaratkan dunia digital saat ini sangat kacau (chaos) dan media sosial yang “genit”.
Riant menekankan supaya pemerintah tidak terjebak mencari popularitas di platform tersebut.
“Bisa di ibaratkan di keluarga, pemerintah itu adalah Bapak yang tidak banyak omong, kerja dalam senyap,” terangnya.
Menurut Riant, produk utama pemerintah di era digital seharusnya adalah big data yang di kelola melalui website sebagai induk informasi.
Informasi lalu di pecah menjadi konten-konten media sosial yang strategis dengan memanfaatkan algoritma, jurnalisme media hingga homeless media.
“Digital tidak untuk menutup, tapi membuka ruang-ruang baru. Jangan sampai media-media ini di kuasai asing,” tambahnya.
Zainudin, Perencana Ahli Madya Puspen Kemendagri mengkritisi pengelolaan website pemda yang seringkali tak terstruktur, lambat merespons isu dan data yang tak sinkron.
Ia juga menyoroti konten medsos yang cenderung seremonial dan rilis yang menggunakan bahasa sulit di pahami.
“Harus terstruktur, cepat, tanggap dengan isu-isu terbaru apalagi yang berpotensi dengan dampak negatif terhadap pemerintah,” jelas Zainudin.
Ia menekankan pentingnya informasi yang di sajikan memiliki dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat.
Terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI), Zainudin mengingatkan prinsip kehati-hatian.
“Pakai AI harus yang aman juga, jangan data-data yang penting dan rahasia menggunakan AI. AI adalah alat bantu, bukan menggantikan,” pungkasnya. ***
