CIAYUMAJAKUNING.ID: Rencana pembangunan bengkel perawatan pesawat militer Hercules dan maintenance suku cadang pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka, menuai penolakan dari sejumlah tokoh di Cirebon.
Salah satu tokoh Cirebon, Dede Muharam, mengaku khawatir keberadaan fasilitas tersebut dapat membawa dampak geopolitik dan keamanan bagi masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
Menurutnya, keberadaan bengkel pesawat militer asing bukan sekadar persoalan kerja sama teknis, tetapi bisa berkembang menjadi kepentingan militer yang lebih besar di masa depan.
“Kalau hari ini bengkel maintenance pesawat militer dibangun, masyarakat khawatir ke depan berkembang menjadi pangkalan militer. Ini yang harus dipikirkan serius,” ujar Dede Muharam, Selasa (26/5/2026).
Ia menilai posisi wilayah Cirebon dan Majalengka sangat dekat dengan lokasi BIJB Kertajati, sehingga potensi risiko keamanan perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Jaraknya sangat dekat, sekitar 30 mil atau kurang lebih 50 kilometer dari Cirebon. Kalau terjadi konflik internasional dan ada serangan, dampaknya bisa dirasakan masyarakat sipil,” katanya.
Dede juga menyinggung memanasnya konflik geopolitik dunia, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat Israel dan Iran. Ia khawatir Indonesia dapat terseret dalam pusaran konflik global apabila terlalu dekat dengan kepentingan militer negara tertentu.
Menurut dia, Indonesia selama ini dikenal memiliki politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun. Karena itu, pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait kerja sama militer asing.
“Indonesia punya prinsip nonblok dan bebas aktif. Jangan sampai independensi bangsa terganggu karena kepentingan negara lain,” tegasnya.
Selain itu, Dede Muharam juga menyinggung pengalaman kerja sama Indonesia dengan pihak asing di sektor strategis yang dinilai belum sepenuhnya menguntungkan bangsa, termasuk persoalan alih teknologi.
Ia mencontohkan pengelolaan tambang besar seperti Freeport yang menurutnya belum menghasilkan transfer teknologi optimal bagi Indonesia meski telah berlangsung puluhan tahun.
“Kalau puluhan tahun kerja sama tapi alih teknologi tidak maksimal, tentu ini harus jadi pelajaran,” ujarnya.
Sebagai salah satu pengurus di Majelis Ulama Indonesia pusat, Dede mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di bidang hubungan luar negeri terkait rencana tersebut.
Ia menyebut ada kekhawatiran serupa dari sejumlah tokoh dan akademisi yang memahami geopolitik internasional.
Ia juga menyoroti hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel, sementara Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
“Kalau fasilitas militer Amerika hadir di Indonesia, tentu masyarakat akan mengaitkan dengan kepentingan Israel karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat,” katanya.
Dede berharap masyarakat Cirebon, Majalengka, dan wilayah Ciayumajakuning ikut mencermati isu tersebut secara serius. Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dan transparansi kepada publik terkait rencana pembangunan bengkel pesawat militer di kawasan BIJB Kertajati.
“Ini bukan hanya soal investasi atau bisnis, tapi juga menyangkut keamanan masyarakat dan masa depan posisi Indonesia di tengah konflik global,” pungkasnya.
