BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang melibatkan masyarakat dalam upaya memberantas begal dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui program sayembara. Namun, menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan pemberian hadiah, melainkan harus dibarengi dengan sistem keamanan yang menyeluruh.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menilai pelibatan masyarakat merupakan langkah positif karena sejalan dengan konsep sistem keamanan semesta. Menurutnya, masyarakat harus menjadi mitra aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Di satu sisi, kebijakan ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan. Ini sejalan dengan semangat sistem keamanan semesta. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dilibatkan, dan itu sangat baik,” ujar Ono.
Ia pun mendorong masyarakat kembali menghidupkan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai upaya mencegah aksi begal maupun curanmor di lingkungan masing-masing.
“Masyarakat bisa mulai rutin melaksanakan siskamling di wilayahnya masing-masing untuk memastikan lingkungan aman dari pelaku kejahatan,” katanya.
Meski mendukung program tersebut, Ono mengingatkan meningkatnya angka kejahatan tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat. Ia menyebut, berdasarkan data nasional, kasus curanmor meningkat sekitar 11,7 persen. Di sisi lain, jumlah masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online juga naik hingga 28 persen.
“Data itu menunjukkan kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat maraknya PHK, inflasi, serta sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong meningkatnya tindak kejahatan, termasuk curanmor,” ungkapnya.
Karena itu, Ono meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat sistem pelaporan masyarakat agar lebih cepat dan mudah diakses ketika terjadi tindak kriminal.
“Masyarakat harus dimudahkan melapor melalui WhatsApp, telepon, media sosial, bahkan menghidupkan kembali pola-pola tradisional seperti kentongan sebagai sistem peringatan dini,” ujarnya.
Selain memperkuat sistem pelaporan, ia juga meminta aparat kepolisian mengoptimalkan penempatan personel di kawasan yang selama ini dikenal rawan aksi kriminal.
“Dengan keterbatasan personel, tentu penempatannya harus lebih efektif di lokasi-lokasi yang memang rawan terjadi tindak kriminal,” katanya.
Menurut Ono, solusi jangka panjang untuk menekan angka begal dan curanmor adalah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah didorong terus menggerakkan sektor UMKM, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“UMKM harus terus digerakkan, lapangan pekerjaan harus diperluas, harga kebutuhan pokok dijaga tetap stabil, dan pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya PHK,” tegasnya.
Ia juga menilai penguatan jaring pengaman sosial hingga tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan harus berjalan beriringan dengan pembinaan generasi muda agar tidak mudah terjerumus ke dalam tindakan kriminal.
“Setelah mitigasi dilakukan, anak-anak muda perlu diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif sesuai minat dan hobinya, bahkan yang mampu menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, potensi mereka terjerumus ke dalam tindak kriminal dapat ditekan,” ucapnya.
Ono menegaskan, sayembara hanyalah salah satu instrumen untuk membantu pemberantasan kejahatan. Agar hasilnya efektif, pemerintah tetap harus membangun sistem keamanan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Begal, curanmor, atau tindak kejahatan lainnya tidak hanya bisa diselesaikan dengan sayembara. Sayembara hanyalah sebagian instrumen saja,” ungkapnya.
“Secara keseluruhan harus dibangun sebuah sistem yang komprehensif. Kami berharap Pak Gubernur Jawa Barat bisa mendorong terciptanya sistem tersebut,” pungkasnya.
