Komisi II DPRD Kota Minta Perda Penyertaan Modal BPR Bank Cirebon Diganti

CIAYUMAJAKUNING.ID – Belum terpenuhinya penyertaan modal kepada BPR Bank Cirebon, Komisi II DPRD Kota Cirebon merekomendasikan supaya Perda No.12/2021 di cabut dan di ganti dengan perda baru saat menggelar rapat evaluasi di Griya Sawala DPRD, Selasa (21/11).

Hal itu di sampaikan Ketua Komisi II DPRD H Karso dalam rapat bersama BPKPD Kota Cirebon saat mengevaluasi pelaksanaan Perda Penyertaan Modal BPR Bank Cirebon.

“Perda No.12/2021 menyebutkan sisa pemenuhan modal dasar BPR Bank Cirebon sebesar Rp32 miliar dari total Rp50 miliar,” terangnya saat memimpin rapat.

Adapun penyertaan modal tersebut, lanjut Karso, di perinci pada pasal selanjutnya dalam bentuk APBD 2021 hingga 2025.

Ia menambahkan penyertaan modal BPR Bank Cirebon itu di lakukan secara bertahap.

Pada APBD 2021, di alokasikan sebesar Rp4 miliar, APBD 2022 Rp5 miliar, lalu pada APBD 2023 Rp6 miliar dan APBD 2024 sebesar Rp8 miliar.

“Hingga saat ini realisasi anggaran tahun 2023 saja masih tersisa sekitar dua miliar, artinya belum tuntas seluruhnya,” tuturnya.

Menurut Karso, Pemkot Cirebon belum mampu memberikan modal kepada BPR Bank Cirebon setiap tahunnya sesuai amanat perda.

Sehingga Komisi II DPRD Kota Cirebon merekomendasikan untuk membuat perda baru menggantikan perda lama.

“Kami merekomendasikan supaya perda di cabut, dan mengusulkan perda baru pada propemperda 2024,” katanya.

Penyertaan modal dari APBD Kota Cirebon, kata Karso, bertujuan pengembangan usaha BPR Bank Cirebon.

Termasuk pembebasan lahan dan pembangunan gedung baru BPR Bank Cirebon namun Pemokt tidak bisa menjalankan amanat perda itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon Doddy Ariyanto mengatakan penggantian perda guna mengatur ulang penyertaan modal baru.

“Ini inisiasi DPRD untuk memasukkan PMP baru, daripada membicarakan uang tidak ada,” katanya.

Doddy juga berpesan BPR Bank Cirebon supaya lebih proaktif berkomunikasi dengan pihak terkait supaya penyertaan modal terealisasi. ***