Situ Cipanten Majalengka Dorong Wisata Inklusif Hingga Ramah Difabel, Pendapatan BUMDes Tembus Rp2,5 Miliar

CIAYUMAJAKUNING.ID: Objek wisata Situ Cipanten Majalengka terus berupaya mengembangkan pengelolaan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi desa.

Bertempat di Desa Gunung Kuning, Majalengka, Jawa Barat, diarahkan untuk pengembangan desa wisata ramah difabel sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis inklusi.

Direktur BUMDes Karya Mekar Gunung Kuning Majalengka Yosep Hendrawan mengatakan tengah melakukan pengembangan Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).

Menurutnya, pengembangan wisata ramah difabel menjadi salah satu fokus program. Ia menjelaskan sesuai dengan potensi desa dan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang merata.

Yosep menyebutkan hingga September 2025, turis yang mengunjungi destinasi tersebut mencapai 139 ribu orang atau mendekati total kunjungan di tahun 2024.

“Kami optimistis bisa mencapai 170 ribu bahkan mungkin 200 ribu pengunjung tahun ini, apalagi Situ Cipanten memang menjadi destinasi favorit di Majalengka,” ucap dia, Sabtu (22/11/2025).

Sementara itu, pendapatan bruto BUMDes pada 2024 mencapai Rp2,4 miliar, sementara hingga September 2025 angkanya sudah menembus Rp2,5 miliar.

Ia menambahkan, BUMDes yang dikelolanya saat ini mampu menggaji sekitar 70 pekerja muda desa dengan mekanisme honor mingguan, yakni sekitar Rp1,5 juta per orang.

“Target kami Rp3 miliar untuk tahun ini dan untuk pendapatan asli desa (PADes), sekarang sudah hampir Rp566 juta tersetor,” ujarnya.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menjelaskan program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Desa Gunung Kuning, BUMDes Karya Mekar, serta industri jasa keuangan.

Menurut Agus, pengembangan wisata inklusif harus ditopang oleh kesiapan masyarakat, kelembagaan desa, serta ekosistem ekonomi yang kuat.

Oleh karena itu, kata dia, Program Desa EKI di Gunung Kuning menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi tersebut.

Ia menyampaikan selain pengembangan pariwisata, Program Desa EKI diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan melalui peningkatan literasi dan pemanfaatan produk keuangan formal.

“Tujuannya agar masyarakat makin bijak dalam menggunakan produk keuangan dan tidak lagi bergantung kepada rentenir, bank emok, hingga pinjaman ilegal,” ujarnya.

Pihaknya menilai peningkatan inklusi keuangan, dapat membentuk karakter masyarakat yang lebih mandiri sehingga pengembangan desa wisata dapat berjalan berkelanjutan.

Agus menuturkan Program Desa EKI dilakukan dalam tiga tahap, yakni pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi, dengan periode pelaksanaan hingga 2026.

Sejauh ini, kata dia, tahap pra-inkubasi dan inkubasi telah dilaksanakan dengan fokus pada pemetaan kebutuhan serta pengenalan layanan keuangan kepada peserta.

Pada tahap pra-inkubasi, OJK Cirebon memetakan kebutuhan akses keuangan terhadap 108 peserta yang hasilnya menunjukkan 51 persen membutuhkan tabungan, 4 persen deposito, 19 persen kredit usaha, dan 3 persen pembiayaan kendaraan.

“Tindak lanjutnya adalah pelaksanaan product matching antara perbankan dan industri keuangan non-bank pada Agustus 2025,” kata Agus.

Ia menyebut proses inkubasi akan berlanjut di tahun depan, melalui pendalaman berbagai produk dan layanan keuangan untuk memperkuat ekosistem inklusi di desa tersebut.