Serikat Pekerja Nasional Temui Pj Bupati Cirebon Tolak Tapera

CIAYUMAJAKUNING.ID – Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyampaikan penolakan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan menemui Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya di ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (19/06).

Dalam audiensi, Pj Bupati Wahyu menerima masukan dan aspirasi dari serikat pekerja soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 itu.

Ia juga menyampaikan maksud dan tujuan pemerintah pusat menerbitkan PP tentang Tapera dan tindaklanjutnya.

“Ada beberapa poin lanjutan yang memang harus di penuhi, jika di implementasikan, maka itu baru di 2027,” ucap Wahyu.

Tapi sebelum proses itu, sambungnya, rekan dari serikat pekerja telah menolak dengan menyampaikan substansi dari penolakan.

“Sehingga pada prinsipnya, setiap kita, termasuk rekan-rekan pekerja membutuhkan rumah, tetapi pola kebijakan apa yang terbaik,” kata Wahyu.

Ia berjanji, Pemkab Cirebon bakal menyampaikan aspirasi serikat pekerja ke pusat terkait Tapera.

“Insya Allah kita sampaikan aspirasi tersebut dalam bentuk surat,” ujar Wahyu.

Para pekerja menolak pemotong upah sebesar tiga persen untuk Tapera yang 2,5 persennya di bebankan pekerja, dan 0,5 persen ke perusahaan.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cirebon Acep Sobarudin menilai Tapera belum layak di terapkan di Indonesia.

“Ada beban 2,5 persen kepada pekerja, belum lagi jika ada keterlambatan, maka akan di kenai denda.” jelasnya.

Upah di Kabupaten Cirebon, lanjut Acep, hanya beberapa persen mengalami kenaikan.

“Kenaikan kita pada 2021 hanya 0,4 sekian persen, dan itu di bawah inflasi,” ucapnya.

Acep menegaskan, pihaknya menolak Tapera karena adanya klausul yang menyatakan wajib bagi pekerja yang gajinya di atas UMK.

Ia pun menyarankan supaya Tapera bersifat sukarela.

“Setahu saya, tabungan tidak wajib tapi ini di wajibkan, kami keberatan,” tukas Acep. ***