CIAYUMAJAKUNING.ID – Menanggapi adanya keinginan Pemerintah Kota Cirebon melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merebut Pendopo Bupati Cirebon menjadi aset. Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag meradang yang menilai tidak sebaiknya mengeluarkan isu tersebut disaat pemerintah fokus terhadap penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi seperti yang di instruksikan oleh Presiden Joko Widodo.
Dikatakan Imron, tidak sepantasnya pernyataan mengenai adanya keinginan Pemerintah Kota Cirebon untuk meminta aset Pendopo Bupati Cirebon menjadi asetnya dikeluarkan pada saat semua pihak sedang fokus pada penanganan kondisi pandemi.
“Ini sudah tidak etis, kita semua sedang sibuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Tapi ini malah minta aset milik Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi aset Kota Cirebon,” ungkap Imron saat ditemui saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (26/4/2021).
Lanjut dia, sudah seharusnya Pemerintah Kota Cirebon bercermin jika Pendopo Bupati Cirebon sampai dengan saat ini masih digunakan oleh dirinya sebagai tempat tinggal.
“Loh kan tau saya memang tinggal disana dan masih digunakan sampai sekarang, aja ngerebut kang masih ditempati,” tegas Imron.
Lebih arif sambung Imron, seharusnya Pemerintah Kota Cirebon mengajukan pemanfaatan Gedung Negara yang berada di Krucuk sebagai aset.
“Kalo mintanya ke Pemprov ya harusnya minta Gedung Negara aja jangan minta Pendopo Bupati,” papar Imron.
Terlebih lagi kata Imron, Pendopo Bupati memiliki sejarah jauh sebelum adanya Kota Cirebon.
“Lah ya jelas banget Pendopo Bupati itu sudah ada sebelum ada Kota Cirebon, itu kan jelas banget bangunan bersejarah jadi jangan ingin mengambil alih,” ungkap Imron.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, ini masih menjadi masalah aset yang masih diharapkan Pemkot Cirebon untuk menjadi aset milik Kota Cirebon.
“Ada masalah aset, tetapi tidak terlalu besar, dimana masih ada aset yang diharapkan oleh Pemkot tapi masih dikuasi dan dimanfaatkan oleh Pemkab Cirebon,” ungkapnya.
Dari harapan tersebut, kata Uu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus hadir serta memberikan solusi, aset itu adalah pendopo dan Kantor Tenaga Kerja juga.
“Bisa saja solusinya, Pemprov memberikan bantuan untuk Pemkot, tapi lokasinya di kabupaten, nanti diserahkan kepada kami untuk kabupaten, sebagai ganti aset kabupaten yang ada di Kota Cirebon, ini merupakan salah satu solusi,” ucapnya.
Pihaknya mengaku hadir untuk menyerap informasi agar tidak mengambil keputusan.
“Kehadiran kami ke kota/kabupaten ini juga salah satunya untuk menyerap informasi agar kami tidak salah mengambil keputusan,” imbuhnya.
