CIAYUMAJAKUNING.ID – Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Kabupaten Cirebon Muali mengaku pertama kali mengetahui adanya dugaan atas tindakan penggelapan pajak dana desa yang dilakukan oleh oknum pendamping desa pada bulan Desember 2021 yang lalu.
Dirinya mengatakan, mayoritas kuwu yang dilantik pada tahun 2019 menjadi korban karena saat itu belum mengetahui proses administrasi secara utuh.
“Saya baru tahu soal ini dari Desember 2021, karena saya banyak nerima curhatan dari kuwu-kuwu di Kecamatan Plered yang merasa tertipu oleh oknum pendamping desa itu,” ungkap Muali saat ditemui di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (14/2/2022).
Kuwu Desa Keraton itu juga mengaku kaget saat mengetahui adanya sejumlah kuwu yang di duga menerima cashback dari pembayaran pajak dana desa melalui oknum pendamping desa.
“Waduh saya baru tahu kalau soal itu, beneran saya sama sekali gak tahu,” ucapnya.
Diketahui awal mula praktek penggelapan pajak ini, dikatakannya saat kuwu-kuwu memeriksa kwitansi di pos dan giro. Setelah memeriksa kwitansi itu secara seksama ternyata kwitansi itu dipalsukan.
“Kalau dilihat secara detail kwitansi hasil rekayasa dengan cara ditimpa oleh orang yang gak bertanggungjawab,” pungkasnya.
