Teknologi

MPP Grha Linggarjati Kuningan Jadi Mal Pelayanan Publik ke-10 Jabar, 73 di Indonesia

Published

2 tahun ago

20 Oktober 2022

CIAYUMAJAKUNING.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) telah meresmikan dua Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jawa Barat (Jabar), salah satunya Graha Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Rabu (12/10).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Noneng Komara Nengsih, Bupati Kuningan Acep Purnama beserta wakilnya Ridho Suganda menghadiri pembukaan hari pertama MPP Graha Linggarjati.

Grha Linggarjati merupakan MPP ke-73 di Indonesia dan ke-10 di Jabar siap melayani kebutuhan layanan perizinan, non-perizinan, serta administrasi kependudukan masyarakat Kuningan yang menyuguhkan 95 jenis layanan dari 16 instansi.

Bupati Acep menuturkan MPP yang berlokasi di Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan dibangun berkat keseriusan guna mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan satu atap berbasis teknologi informasi.

“Dengan hadirnya MPP di Kabupaten Kuningan diharapkan selain dapat mempercepat pelayanan, juga dapat mengubah pola pikir ego perangkat daerah,” ungkapnya, Kamis (13/12).

Karena, lanjut Bupati Acep, hal ini berpengaruh besar terutama dalam hal mensinergikan program pemerintah khususnya di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jabar Noneng Komara Nengsih menekankan pentingnya daerah dalam realisasi investasi kepada para pengusaha di Kabupaten Kuningan.

“Setiap realisasi investasi yang dicatat oleh Provinsi Jawa Barat itu merupakan laporan yang dikeluarkan oleh bapak/ibu sekalian (Pengusaha) maka dari itu saya berharap kepada semuanya untuk melaporkan LKPM sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Di Kabupaten Kuningan, lanjut Noneng, ada 600 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang perizinan dan kewenangannya ada di Gubernur.

“Dengan adanya MPP Graha Linggarjati, tidak perlu lagi mengurus ke Bandung untuk memperoleh izin,” terangnya.

Karena, sambung Noneng, semua telah dipersiapkan oleh sistem serta dengan adanya MPP masyarakat Kuningan juga bisa melakukan konsultasi.

“Pengembangan investasi yang baru ini harus didorong oleh semua pihak. Kami telah mendorong agar ada regulasinya (Perpres 87) dan infrastrukturnya,” tuturnya.

Noneng melanjutkan, setidaknya ada enam proyek infrastruktur yang ditawarkan Kabupaten Kuningan dan tentunya perlu ada dukungan dari berbagai pihak dan berharap diantara proyek tersebut dapat membawa perubahan.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Kuningan Agus Sadeli mengatakan, dengan luas bangunan 1.080 meter persegi, Grha Linggarjati menyediakan fasilitas gedung yang memadai, sarana prasarana yang modern dan nyaman, hingga sistem yang terintegrasi.

Sarana pendukung lainnya seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet bagi penyandang disabilitas, dan ruang konsultasi pun tersedia demi kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanan.