CIAYUMAJAKUNING.ID – Proses pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data antara Pansus DPRD dengan Tim Asistensi Pemkot Cirebon telah memasuki tahap konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Menurut Tunggal Dewananto, Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data, pembahasan itu sudah 80 persen.
“Poses pembahasan sejauh ini tinggal menyelesaikan beberapa pasal yang butuh dikonsultasikan dengan Pemprov Jabar,” ujar Dewa, sapaan akrabnya, usai rapat di ruang utama Griya Sawala gedung DPRD, Rabu (03/08).
Pasal 18, 22 dan 24 tentang pengolahan dan analisis data, menurutnya, merupakan beberapa pasal yang perlu dikonsultasikan selain ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan terkait konsideran Perda Kota Cerdas.
“Setelah konsultasi, kami akan menggelar rapat lanjutan. Selanjutnya, tahap finalisasi melalui konsentrasi,” tutur Dewa.
Ia menargetkan bulan ini raperda selesai dan hasil rapeda akan ditetapkan melalui rapat paripurna bulan depan.
“Urgensi dari Raperda tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data. Nantinya, perda ini mengatur tata kelola data dan mendukung penyelenggaraan sistem data terintegrasi, serta menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan,” ungkap Dewa.
Raperda ini, lanjut dia, juga bertujuan sebagai dasar hukum pelaksanaan tata kelola data. Implementasi Cirebon Satu Data harus linear dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kabid Statistik Sektoral Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika (DKIS) Kota Cirebon Sri Hartati mengatakan, raperda dilakukan guna memenuhi kebutuhan ketersediaan basis data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan digunakan antar-instansi.
“Di samping itu, Penyelenggaraan Cirebon Satu Data ini mendorong keterbukaan dan transparansi data dan menciptakan inovasi. Baik sektor lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat melalui pemanfaatan keterbukaan data statistik dan informasi,” beber dia. ***
