CIAYUMAJAKUNING.ID – Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Pemprov Jabar menggelar pertemuan Koordinasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TKJM) tahun 2023 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu di Hotel Trisula Indramayu.
Menurut narasumber Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Jabar Muftiah Yulismi pertemuan ini sebagai langkah mewujudkan kesehatan jiwa sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Selain itu, lanjutnya, pembebasan pasung di Kabupaten Indramayu menjadi capaian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM.
“Komitmen sudah sangat terlihat dan terlaksana, kerja konvergensi sangat di harapkan untuk bisa menanggulangi kesehatan jiwa,” harap Muftiah Rabu (13/09).
Sementara itu, Kepala Dinkes Indramayu Wawan Ridwan mengajak semua elemen berkomitmen menanggulangi masalah kesehatan jiwa dan psikologis masyarakat.
Menurutnya, definisi sehat tidak hanya jasmani tetapi juga sehat secara mental dan sosial.
Jika kesehatan jiwa masyarakat tidak di upayakan maka akan berdampak pada beban sosial dan ekonomi.
“Jadi jiwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan dan unsur utama dalam menunjang kualitas hidup untuk manusia yang utuh,” ujar Wawan.
Untuk itu, pencegahan lintas sektor perlu di lakukan secara terpadu dan berkesinambungan salah satunya melalui pembentukan TKJM.
Ia berharap pertemuan TKJM Indramayu ini secara konvergensi turut serta dalam sistem pelayanan, menjalankan konseling dan intervensi khusus.
“Mengusahakan peran serta masyarakat supaya berorientasi pada prinsip kesehatan jiwa dan melaksanakan kerja sama yang dan menyeluruh. tambah Wawan.
Pemkab Indramayu berupaya menindaklanjuti permasalahan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan yang terpasung untuk mendapatkan pelayanan dari Rumah Sakit.
“Kita sudah membebaskan pasung sebanyak sembilan orang dan di rujuk ke RS Jiwa Provinsi,” lanjutnya.
Oleh karenanya, Pemkab Indramayu meminta dukungan provinsi terkait keberadaan ODGJ di Indramayu untuk bisa di tampung.
Menurut Wawan, bukan rahasia lagi di setiap kabupaten/kota, manakala menemukan ODGJ di jalanan karena tidak adatempat penampungan.
“Barangkali bisa di mungkinkan adanya rumah penampungan sehingga mereka tidak berpindah-pindah ke kabupaten lain,” tandasnya. ***
