Respon Bupati Kuningan Soal Penonaktifan Ribuan Peserta BPJS

CIAYUMAJAKUNING.ID – Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar merespon terkait sebanyak 39 ribu warganya yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) terancam kehilangan akses layanan kesehatan.

Ia menilai penonaktifan massal kepesertaan BPJS PBI dapat mengganggu sistem layanan kesehatan dan berpotensi membebani keuangan daerah.

“Persoalan ini krusial karena menyangkut hak dasar masyarakat,” ucap Bupati saat memimpin rakor di aula Dinkes Kuningan, Rabu (06/08).

Ia  pun menyampaikan pentingnya sinergi Dinsos dan Dinkes dengan dukungan seluruh Puskesmas supaya proses reaktivasi kepesertaan bisa di percepat.

Bupati mengingatkan jika tak segera aktif kembali, maka pembiayaan di alihkan ke Jamkesda yang berisiko menguras anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Sementara itu, Kadinsos Kuningan Toto Toharudin menuturkan penonaktifan PBI merupakan kewenangan Kemensos.

Sedangkan pembiayaan Jamkesda menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Ia menyampaikan rerata yang tercoret adalah masyarakat pengguna layanan Puskesmas.

“Kami sudah berkoordinasi, saat ini akun pengelolaan data terbagi ke lima wilayah. Masing-masing di dampingi satu PIC guna percepat reaktivasi,” jelas Toto.

Menurutnya hambatan teknis tersebut lebih di sebabkan keterbatasan akses akun input data.

Namun kini, distribusi akun dan penugasan personel di tiap wilayah di harapkan menjadi solusi.

Kadinkes Kuningan Edi Martono berkomitmen pihaknya tetap memberikan pelayanan rawat jalan di Puskesmas.

“Tapi untuk rujukan, harus menunggu sampai status BPJS mereka kembali aktif. Ini sedang kami kejar prosesnya,” katanya. ***