CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti penanganan banjir dan penataan infrastruktur daerah saat raker besama DPUTR yang selama tahun 2025 telah menormalisasi 14 sungai di Kota Cirebon, Senin (19/01).
Kendati demikian menurut Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah (Andru) masih terdapat kawasan rentan yang membutuhkan fokus penanganan banjir.
Di antaranya, ruas Jalan Cipto, Perumnas depan RS Siloam dan 28 titik drainase lainnya.
Ia menilai untuk perbaikan jalan, dari 26 titik ruas jalan yang menjadi tanggung jawab DPUTR hasilnya cukup baik.
“Namun untuk tahun 2026, kami meminta program kerja dapat di jalankan secara optimal melalu koordinasi yang baik,” tambah Andru.
Ia mengingatkan DPUTR untuk dapat segera membuat fasilitas pengendali banjir berupa embung atau tempat parkir air.
Mengingat Kota Cirebon berada di wilayah hilir sehingga berpotensi terdampak luapan air saat debit air meningkat.
Saat ini kapasitas embung yang tersedia baru sekitar 300 Meter kubik sementara itu kebutuhan ideal mencapai 3.000 Meter kubik.
Andru menilai, kekurang tersebut perlu segera di tindaklanjuti karena berpengaruh langsung terhadap beban aliran air.
Terkait penataan kota, Komisi II DPRD berharap pembangunan infrastruktur di rencanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Kondisi cuaca yang tidak menentu juga perlu di antisipasi supaya pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun.
“Harapannya, pekerjaan fisik bisa mulai berjalan di triwulan kedua,” harapnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon Rachman Hidayat menyampaikan fokus program kerja tahun 2026 tetap pada perbaikan jalan dan penanganan banjir.
Perbaikan jalan di lakukan berdasarkan skala prioritas di sejumlah ruas seperti Jalan Cipto, Sumurwuni, Kedungkrisik hingga Argasunya.
Pihaknya juga berupaya mengajukan dukungan Instruksi Presiden (Inpres) untuk perbaikan Jalan Wahidin, Rajawali Raya dan Siliwangi.
“Sebagai wilayah hilir, sungai di Kota Cirebon idealnya dinormalisasi maksimal dua tahun sekali,” ujar Rachman. ***
