CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi rencana pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) Kabupaten Kuningan, Kamis (18/06).
Kunjungan di pimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dan di hadiri jajaran Kementerian PUPR, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar pun optimistis pembangunan JLTS segera terealisasi karena mendapat dukungan penuh dari mereka.
Ia mengatakan JLTS sepanjang 9,5 kilometer merupakan kelanjutan Jalan Lingkar Timur Utara yang di nilai mampu mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan dukungan dari pusat, saya yakin jalan ini akan menjadi jalur utama yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, investasi, pariwisata, jasa dan perdagangan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan JLTS sangat dibutuhkan mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kuningan.
“Arus lalu lintas akan semakin lancar sekaligus membuka akses baru yang mendukung pertumbuhan kawasan wisata dan investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Syaiful Huda menilai Kuningan memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata baru di Jawa Barat yang harus di topang infrastruktur memadai.
“Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh karena Kabupaten Kuningan bertumbuh menjadi kabupaten destinasi wisata,” ujarnya.
Kementerian PUPR menyebut terdapat dua alternatif skema pembiayaan pembangunan JLTS.
Pertama melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang memungkinkan pembangunan di lakukan lebih cepat dan secara multiyears.
Kedua melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk periode anggaran 2027-2029.
Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR pun mendorong pembangunan di lakukan secara bertahap.
Ruas sepanjang lima kilometer yang lahannya telah siap di usulkan melalui skema IJD, sedangkan sisa ruas sepanjang 4,5 kilometer di persiapkan melalui SBSN.
Pemkab Kuningan juga di minta menuntaskan proses pembebasan lahan yang masih tersisa.
Kepala DPUTR Kuningan Putu Bagiasna menyebut pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp14 miliar untuk menyelesaikan sisa pembebasan lahan.
“Sedangkan kebutuhan tambahan akibat penyesuaian desain dan penanganan lereng akan kami usulkan dalam anggaran perubahan,” ujarnya. ***
