CIAYUMAJAKUNING.ID – Bapenda Kabupaten Cirebon menyelenggarakan High-Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Hotel Aston Cirebon, Senin (19/10).
Kegiatan ini menjadi forum strategis mengevaluasi kinerja, memperkuat koordinasi lintas sektor serta merumuskan langkah konkret percepatan digitalisasi transaksi pemda yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi PAD.
HLM kali ini menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Kemenko Bidang Perekonomian, BI, Kejari dan BJB.
Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo menekankan pentingnya pemda mengoptimalkan kapasitas fiskal yang tersedia.
“Penguatan pengelolaan pendapatan daerah dan tata kelola keuangan harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menilai percepatan digitalisasi daerah melalui ETPD dan P2DD memiliki keterkaitan erat dengan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya setiap perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan data sektoral yang menjadi kewenangannya, tersedia, akurat dan mutakhir.
“Sehingga dapat di manfaatkan bersama untuk mendukung perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan investasi serta penguatan pendapatan daerah,” ungkap Imron.
HLM juga mengangkat pentingnya kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan serta investasi daerah.
Kajari Kabupaten Cirebon Agus Chandra menyampaikan penegakan hukum dan penguatan tata kelola sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Menurutnya, kepastian hukum, kepatuhan terhadap ketentuan serta pencegahan penyimpangan menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan pelaku usaha.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga di perlukan agar upaya mendorong investasi berjalan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” kata Agus.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Kemenko Bidang Perekonomian sekaligus Kepala Sekretariat Satuan Tugas P2DD, Puji Gunawan juga mengungkapkan alasan pertemuan tersebut.
Menurutnya pertemuan itu menjadi forum evaluasi kinerja digitalisasi daerah sepanjang 2025-2026 sekaligus penyusunan langkah strategis untuk 2027.
“Kita juga harus meningkatkan pendapatan, tetapi melalui pintu pelayanan publik. Tidak ada cara lain, karena pelayanan publik itu sangat krusial,” kata Puji.
Sedangkan Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon Erus Rusmana mengatakan digitalisasi dapat membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan terukur.
“Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada manfaat nyata bagi pemerintah dan masyarakat,” paparnya.
Pengembangan digitalisasi di Kabupaten Cirebon dit opang oleh berbagai inisiatif, di antaranya Akang Surja (Aplikasi Kanggo Sedulur Pajak Kabupaten Cirebon) untuk mendukung layanan pajak daerah dan Baridin (Bayar Retribusi Daerah Online) untuk mempermudah transaksi retribusi.
Penguatan pemanfaatan instrumen pembayaran nontunai, termasuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta peningkatan integrasi sistem menjadi bagian dari agenda pengembangan berikutnya.
“Data dan capaian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi yang lebih mendalam, meliputi perluasan penggunaan kanal pembayaran digital, peningkatan kualitas implementasi pada setiap perangkat daerah, penguatan integrasi data, serta penyusunan rencana aksi yang memiliki indikator dan target yang jelas,” tutup Erus. ***
