CIAYUMAJAKUNING.ID – Sejumlah jajaran Komisi III DPRD Kota Cirebon menjenguk para korban yang di duga keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tiga rumah sakit, Selasa (20/10) malam.
Tinjauan di lakukan guna memastikan pasien mendapat perawatan medis dan ketersediaan obat.
Ketua Komisi III DPRD Andrie Sulistio mengatakan pihaknya meminta pihak rumah sakit tidak menolak pasien yang membutuhkan pertolongan pertama.
“Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan berharap kejadian ini cepat selesai. Anak-anak juga bisa pulih dan sehat kembali,” ujarnya.
Dugaan keracunan tersebut menimpa siswa SD Taman Kalijaga, SD Kalijaga Permai, dan TK Teratai.
Sejumlah siswa dan guru dilaporkan mengalami gejala mual, muntah dan diare. Saat meninjau RSUD Gunung Jati sekitar pukul 22.00 WIB, Andrie menyebut terdapat 41 pasien yang di duga mengalami keracunan MBG.
Kepala KPPG Cirebon, Yulian Septa Pratama menyebut seluruh anak terdampak telah mendapatkan perawatan dan SPPG yang terlibat telah di hentikan sementara operasionalnya hingga batas waktu belum di tentukan.
“Kalau untuk dugaan dari mana, kita masih menunggu hasil laboratorium,” ujarnya.
Yulian juga menyampaikan biaya penanganan medis para korban akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Keesokan harinya, jajaran Komisi III DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga 05, Harjamukti, Rabu (21/10).
Dari hasil sidak, di temukan SPPG tersebut mengandalkan delapan kompor atau tungku untuk melayani 2.555 penerima manfaat yang terdiri dari 15 sekolah, 8 posyandu dan 23 kelompok belajar.
Memimpin langsung sidak, Andrie mengungkapkan pihaknya telah meminta penjelasan seluruh alur operasional, mulai dari kedatangan bahan baku hingga proses pengolahan makanan.
Ia lalu menyoroti temuan dugaan pengolahan bahan pangan tertentu, seperti telur puyuh yang di masak di luar dapur resmi SPPG.
“Kalau misalnya memang yang kemarin diduga dari telur puyuh yang katanya disiapkan di luar, ya tolonglah ini SOP-nya tolong kembali di jaga dan di kembalikan seperti SOP awal,” ujar Andrie.
Ia menegaskan seluruh proses produksi makanan, baik telur maupun sayuran, wajib di lakukan di dalam dapur SPPG demi menjaga kualitas dan higienitas.
“Jika produksi di lakukan di luar, dapur ini pastikan tidak akan tahu kapan itu di masak, kapan itu di kirim ke sini, sudah berapa hari mereka di luar sana sudah di olah. Ini yang akhirnya tidak terkontrol oleh dapur ini,” jelas Andrie.
Mengingat sasaran program ini sebagian besar menyasar anak-anak di bawah umur, ia meminta pihak pengelola untuk bersikap realistis terhadap kapasitas produksi harian.
“Kalau misalnya sekiranya memang jumlahnya terlalu banyak, ya seharusnya mulai sekarang setiap SPPG itu sudah mulai bisa menghitung atau mengukur dirilah ya, kuota kira-kira oh 2.500 itu sudah terlalu banyak, kita 2.000 aja,” kata Andrie.
Sementara itu, Kepala SPPG Kalijaga Andi Dea menyampaikan permohonan maaf atas insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa para penerima manfaat MBG.
Pihaknya berjanji akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh biaya penanganan dampak kesehatan hingga seluruh korban di nyatakan pulih.
Ia mengonfirmasi jika sebagian bahan makanan seperti telur puyuh memang sempat di proses setengah matang di luar sebelum akhirnya di hangatkan dan di masak kembali hingga matang di dapur SPPG. ***
