CIAYUMAJAKUNING.ID – KPU, Bawaslu, bupati dan wali kota se-Jabar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang di hadiri pula oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (09/11).
Menurut Bey penandatanganan NPHD merupakan komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan pilkada yang adil, bermartabat dan berkualitas.
“Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, anggaran dana hibah yang di sepakati dalam NPHD terbilang besar,” tuturnya.
Namun tantangan penyelenggaraan dan kompleksitas logistik pun, lanjut Bey, lebih signifikan.
Pemprov Jabar ingin memastikan setiap pemangku kepentingan pada Pilkada Serentak 2024 telah memiliki dana hibah yang proporsional.
“Tadi sudah di tandatangani NPHD, 40 persen dari total anggaran KPU dan Bawaslu,” terangnya.
Bey merinci dana hibah untuk KPU Jabar sebesar Rp441 miliar sedangkan untuk Bawaslu Jabar Rp122 miliar untuk tahun 2023.
“Tahun depan Rp662 miliar untuk KPU dan Rp183 miliar untuk Bawaslu,” sebutnya.
Bey berharap tidak ada lagi keterlambatan dan hambatan dalam logistik dan berharap semua bekerja keras supaya tepat waktu.
Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi pijakan utama dalam pengelolaan komponen pendanaan bersama ini.
Pemprov Jabar juga akan melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa penggunaan dana di lakukan sesuai dengan ketentuan berlaku.
Nampak hadir dalam penandatanganan NPHD, Bupati Kuningan Acep Purnama dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi. ***
