CIAYUMAJAKUNING.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menuntut tindakan tegas terhadap produsen minyak goreng MinyaKita yang terbukti mengurangi volume isi dalam kemasan. Ia mendesak pemerintah untuk tidak hanya menutup pabrik yang terlibat, tetapi juga memproses mereka secara hukum agar menimbulkan efek jera.

Herman Khaeron, yang mewakili daerah pemilihan 8 meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, meminta Menteri Perdagangan segera menindaklanjuti kasus ini. Menurutnya, kecurangan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk dalam ranah hukum karena merugikan konsumen secara luas.

“Selain segera mencabut izin, saya kira Pak Menteri sudah memahami situasi ini. Aparatur yang berwenang harus segera menutup pabrik, mencabut pola kerja sama, serta memberikan sanksi tegas,” ujarnya pada Rabu (12/3/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa praktik curang ini tampaknya sudah terorganisasi dengan baik dan terjadi di lebih dari satu tempat. Selain kasus yang terungkap di Depok, ia juga menyebut adanya dugaan pelanggaran serupa di Karawang, Jawa Barat.

“Kasus ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga pemalsuan yang harus diproses secara hukum. Tidak cukup hanya ditutup, tetapi harus ada langkah hukum yang nyata,” tegasnya.

Kasus pengurangan volume minyak goreng MinyaKita ini mencuat setelah banyak konsumen mengeluhkan isi kemasan yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera di label. Situasi ini semakin memprihatinkan karena terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketika permintaan minyak goreng meningkat tajam.

Herman menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah untuk melindungi hak konsumen dan mencegah kecurangan serupa di masa depan.

“Kami mendorong pemerintah untuk bertindak tegas agar masyarakat tidak terus dirugikan, terlebih di saat kebutuhan minyak goreng sedang meningkat,” pungkasnya.