CIAYUMAJAKUNING.ID – Dengan menggaet Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna memperkuat fondasi tata kelola dan transparansi sektor aset kripto nasional, OJK menerbitkan panduan dalam pelaporan keuangan di sektor aset kripto di Jakarta, Senin (20/10).
Panduan itu termuat dalam Buletin Implementasi Volume 8 tentang Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan.
Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia, panduan di luncurkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akuntansi Aset Kripto.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan keseragaman interpretasi, konsistensi penerapan dan peningkatan kualitas laporan keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK Hasan Fawzi menjelaskan panduan ini penting dalam membangun industri aset kripto yang transparan dan berintegritas.
Menurutnya, pihaknya betul-betul ingin menghadirkan kondisi yang aman, transparan dan market integrity sedari awal di ekosistem aset kripto nasional.
Salah satunya dengan menghadirkan bagaimana pencatatan akuntansi atas aset kripto ini hadir tak hanya bersifat seragam.
“Sehingga dapat di perbandingkan antarentitas dan menjadi praktik pencatatan yang proper di pandang dari kesetaraan,” jelasnya.
Hasan mengungkapkan OJK mencatat pertumbuhan pesat industri aset kripto nasional telah mencapai lebih dari 18 juta pengguna.
Dengan nilai transaksi hingga Rp360,3 triliun per September 2025 (YTD).
Sehingga ke depan diperlukan antara OJK, IAI dan industri guna memastikan praktik akuntansi yang konsisten dan sesuai standar global.
Buletin Implementasi yang di terbitkan DSAK-IAI, 25 September di susun dengan merujuk pada IFRIC Agenda Decision ‘Holding of Cryptocurrencies’ (Juni 2019).
Panduan ini di harapkan mampu mengurangi perbedaan interpretasi dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.
Sementara itu, Ketua IAI Ardan Adiperdana menegaskan pentingnya buletin implementasi sebagai acuan bersama bagi profesi akuntansi dan pelaku usaha aset kripto.
Ia menyampaikan Buletin Implementasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kredibilitas pelaporan keuangan di sektor aset digital.
Menurut Ardan hadirnya Buletin Implementasi menandai langkah strategis memperkuat tata kelola, kredibilitas dan keandalan pelaporan keuangan di sektor aset digital.
Melalui penerbitan Buletin Implementasi ini, Indonesia memiliki acuan yang selaras dengan praktik terbaik internasional.
“Sekaligus di sesuaikan agar relevan dengan konteks lokal,” tambahnya. ***
