CIAYUMAJAKUNING.ID – Sebanyak 39.775 pekerja rentan di Kabupaten Cirebon mendapatkan perlindungan jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar periode November-Desember 2025.
Hal itu di sampaikan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman (Jigus) di gedung Setda Kabupaten Cirebon, Senin (15/12).
Ia juga berkesempatan membagikan kartu peserta program perlindungan jamsostek pekerja informal rentan.
“Ini wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, khususnya pekerja rentan yang berisiko sosial ekonomi tinggi,” ujar Jigus.
Pihaknya ingin memastikan para pekerja rentan dapat bekerja dengan rasa aman dan tenang.
Jigus menambahkan kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda yang telah di laksanakan Bupati Cirebon, Jumat (05/12).
Bupati juga secara simbolis memberikannya kepada delapan kecamatan.
Yakni Sumber, Tengahtani, Talun, Plered, Weru, Plumbon, Kedawung, Dukupuntang dan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC).
Ia berharap melalui program ini kualitas SDM meningkat dan produktivitas ekonomi semakin kuat.
“Dan pekerja rentan tidak lagi di hantui kekhawatiran ketika menghadapi risiko pekerjaan,” tambah Jigus.
Hingga Oktober 2025, tingkat Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Cirebon berada di angka 36,45 persen.
Dengan tambahan peserta pada November 2025, angka tersebut meningkat menjadi 41,28 persen atau naik 4,83 persen.
“kami akan terus mendorong agar semakin banyak pekerja di Kabupaten Cirebon terlindungi jamsos ketenagakerjaan,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemkab Cirebon juga telah memberikan perlindungan jamsos ketenagakerjaan kepada 2.358 nelayan.
Pemberian itu melalui optimalisasi DBHCHT sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam program ini, para pekerja rentan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Jaminan itu mulai dari perlindungan sejak berangkat kerja hingga kembali ke rumah.
Biaya perawatan tanpa batas, santunan cacat, santunan kematian hingga beasiswa bagi dua anak peserta.
Jigus meminta para camat untuk memastikan pendistribusian kartu kepesertaan berjalan tepat sasaran melalui peran aktif para kepala desa. ***
