Umum

Jumat Juang dan Desas Desus Pemilu

Published

3 tahun ago

21 Juni 2021

CIAYUMAJAKUNING.ID – Meski Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi, tapi aroma kontestasi politiknya sudah tercium. Hal itu dikarenakan sebagian elite partai politik, baik nasional hingga daerah terlihat mulai mencuri-curi panggung dalam beberapa kesempatan.

Dan di Cirebon, Jawa Barat, sebagian besar politisi yang sudah nyaman duduk di kursi DPRD, sudah mulai mengatur strategi.
Bagitu juga dengan sebagian bakal calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2024 nanti.

Dengan demikian, untuk memepersiapkan pesta lima tahunan tersebut, penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Cirebon juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak.

“Saat ini, tahapan pra election (pemilihan). Kami mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk Pemilu 2024,” kata Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Apendi dalam Jumat Juang di Kedai Kopi Saung Perjuangan, Kota Cirebon, Jumat (18/6/2021).

Dan dalam kesempatan diskusi Jumat Juang yang merupakan ruang diskusi terkait Jurnalisme di Cirebon dan sekitarnya ini, sengaja menghadirkan Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin dengan moderator Devteo Mahardhika Prakoso, jurnalis muda Cirebon.

Dalam pertemuan Jumat Juang edisi ke-13 ini juga, Apendi berasumsi bahwa, Pemilu 2024 nanti aka lebih menantang dibandingkan Pemilu 2019.

Pasalnya, Pemilu 2024 nanti, menggabungkan enam jenis pemilihan, yakni presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta kepala daerah pada tahun yang sama. Sedangkan di Pemilu 2019 lalu, tanpa ada Pilkada.

Bisa dipastikan, Pemilihan presiden dan legislatif, akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada, akan dilaksanakan pada 27 November di tahun 2024. Hal itu sudah dibahas dalam rapat DPR RI.

“Pemilu 2019 saja ada sekitar 70 salinan yang harus ditulis petugas. Akibatnya, ada nilai (perolehan suara) yang berbeda-beda. Mungkin petugas kelelahan dan lainnya,” katanya.

Pihaknya mencatat 13 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Cirebon wafat. Dalam skala nasional, tercatat ada 894 penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit.

Dengan demikian, dirinya berharap, jatuhnya korban jiwa dalam pemilu tidak terjadi lagi.

“Perlu pemilihan yang lebih simpel. Misalnya, hanya satu surat suara atau elektronik voting. Namun, ini masih didiskusikan di tingkat pusat,” ujarnya.

Dirinya juga mengajak masyarakat, termasuk kalangan media, ikut berperan mempersiapkan Pemilu 2024. Selain memantau penyelenggara pemilu, media juga bisa memberikan edukasi kepada publik terkait pentingnya pesta demokrasi tersebut.

Apalagi, partisipasi politik publik pada pemilu sebelumnya, bisa dikatakan belum bisa memuaskan. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Cirebon untuk lima jenis pemilihan pada 2019 masih di bawah 75 persen. Padahal, target partisipasi pemilih saat itu 77,5 persen.

Sementara itu, ketua Bawaslu Kota Cirebon, Joharudin mengakui, bahwa potensi konflik dalam Pemilu 2024 bisa akan lebih besar.
Hal itu dikarenakan, kursi anggota legislatif yang menentukan pencalonan presiden dan kepala daerah bergantung pada hasil pemilu terbaru.

“Jadi, semua kursi (suara) di DPR nanti mulai dari nol,” kata dia.

Dengan kondisi tersebut, tidak menutup peluang politik uang. Dalam pemilu, kata dia, peserta bisa dipidana jika ditemukan adanya money politic. Begitu juga di Pilkada, pemberi dan penerima politik uang juga bisa dipenjara. Meskipun dalam politik uang, kata dia, membutuhkan pembuktian.

Maka dari itu, apresiasi publik, termasuk media, untuk melaporkan indikasi politik uang sangat memberi peran.

“Berkaca pada Pemilu lalu, Bawaslu lebih banyak menangani pelanggaran yang sifatnya temuan, bukan laporan warga. Memang melaporkan butuh keberanian. Tapi, ini untuk pemilu yang bersih” kata Johar.

Mengapresiasi hal itu, salah satu jurnalis Cirebon, Nurul Fajri, mengatakan, bahwa redaksi media, kata dia, seharusnya independen dan tidak terjun dalam politik praktis saat pemilu.

Salah satu indikasinya, yakni memberikan porsi seimbang untuk peserta. Misalnya, jika ada berita calon kepala daerah, para kandidat harus ditampilkan di halaman yang sama.

Media juga, kata dia, memiliki kebijakan tersendiri. Misalnya, menempatkan wartawannya di setiap calon kepala daerah untuk mengetahui lebih jauh program kandidat.

“Jadi, jangan stigma wartawan ini ikut mendukung salah satu calon hanya karena mereka mengawal kandidat. Mereka hanya menjalankan tugas redaksi,” kata Fajri.

Dan media, kata Fajri, bisa berperan untuk mempersiapkan Pemilu 2024 nanti.

“Selain memantau penyelenggara pemilu dan mengedukasi publik, media juga harus mendorong partai politik untuk meningkatkan pendidikan politik warga dan menghadirkan kandidat yang berkualitas,” pungkasnya. (KIM)