CIAYUMAJAKUNING.ID – Saat rapat paripurna, Senin (03/07), sejumlah fraksi di DPRD Kota Cirebon menyoroti hutang Pemkot Cirebon terkait Raperda tentang PP APBD Kota Cirebon 2022 yang mencapai Rp38 miliar dan di nilai tidak mencapai target.
Seperti yang di sampaikan Ketua Fraksi Gerindra Fitrah Malik tunda bayar yang terjadi di tahun anggaran 2022 akan mempengaruhi beban fiskal di tahun 2023.
Fraksi Gerindra menekankan agar dalam menempatkan pejabat, Pemkot memegang prinsip ‘the right man on the right place’.
“Sehingga kami meminta kepada Wali Kota untuk menempatkan orang-orang yang dapat menggali dan memaksimalkan PAD,” kata Fitrah.
Sementara itu juru bicara Fraksi PKS Yusuf S meminta Pemkot untuk lebih serius dalam mengelola keuangan daerah.
Di lain waktu, merespon pandangan umum fraksi di DPRD, Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi mengaku masih banyak kekurangan dari Pemkot Cirebon dan perlu penyempurnaan.
Ia menjelaskan, hutang yang di sorot fraksi DPRD Kota Cirebon adalah hutang daerah kepada perbankan, dalam hal ini BJB.
“Kalau hutang kepada pihak ketiga sudah kita selesaikan di bulan Maret,” ungkap Agus di kutip dari berbagai sumber, Selasa (04.07).
Untuk itu, menurut Agus, berbagai catatan dari fraksi DPRD Kota Cirebon sebagai dorongan agar kinerja pengelolaan keuangan daerah di tingkatkan
“Tapi BJB itu kan tenornya 8 bulan, kalau tidak salah, jadi Oktober sudah selesaikan,” imbuhnya.
Terkait PAD yang tidak sesuai target hingga desakan supaya Pemkot Cirebon merotasi sejumlah pegawai, Agus mengatakan sudah terprogram dalam perencanaan.
“Untuk catatan lain, seperti PAD, itu kita sedang berjalan, seperti masalah penempatan ASN, kita juga akan perbaiki,” tambahnya. ***
