CIAYUMAJAKUNING.ID – Rapat kerja di gelar Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan guna menyoroti realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi jasa perikanan yang yang berjalan kurang optimal.

Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon Doddy Aryanto hingga Agustus 2023, PAD dari retribusi jasa usaha tersebut baru menyentuh Rp61 juta.

“Padahal dua tahun sebelumnya angkanya mencapai Rp700 juta dan Rp1,1 miliar,” ucapnya di ruang rapat DPRD, Selasa (15/08).

Dengan kata lain, imbuh Doddy, telah terjadi penurunan yang signifikan.

Menurutnya DKPPP Kota Cirebon mengutarakan ada beberapa faktor yang membuat hal itu terjadi.

Misalnya adanya penarikan retribusi untuk presentase yang di lakukan oleh PPN Kejawanan langsung untuk kapal 30 GT sekitar 5 persen.

“60 GT 5 persen dan di atas 60 GT 10 persen yang memang sudah ditarik,” jelas Doddy usai rapat.

Selain itu, ada pula kendala lain seperti para pengusaha kapal yang merasa keberatan untuk di tarik kembali retribusinya.

Doddy menegaskan Komisi II tidak masuk pada persoalan tersebut sebab hal itu merupakan kewenangan DKPPP.

“Kami membuat perda dengan harapan ada potensi PAD Kota Cirebon yang menjadi kewenangan dinas,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, DKPPP menggandeng koperasi untuk menarik retribusi, namun realisasinya tidak menyentuh target sebesar Rp1,2 miliar.

Kalaupun ada penurunan, lanjut Doddy, angkanya tidak signifikan.

“Kami akan tindak lanjuti dengan mengundang PPN Kejawanan dan pengusaha kapal,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala DKPPP Kota Cirebon, Agung Sedijono mengaku jika progres realisasi retribusi sektor perikanan sedang mengalami penurunan.

“Melihat tren masa lalu di 2021 dan 2022, itu memang terjadi penurunan,” katanya.

Agung menilai untuk mengatasi permasalahan di perlukan kerja sama dari pihak-pihak terkait, khususnya PPN Kejawanan dan para pengusaha kapal.

“Semuanya harus menyampaikan persoalan tersebut dari sudut pandang masing-masing,” ujarnya. ***