Ketahanan Pangan: Antara Data dan Realita di Lapangan

CIAYUMAJAKUNING.ID – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris di dunia, tetapi dalam kenyataannya, julukan tersebut hanya tampak sebagai slogan belaka. Pemerintah pusat melalui Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program Swasembada Pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Sayangnya, program ambisius ini memantik pro dan kontra masyarakat, sebab kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fondasi pangan nasional belum cukup kuat, bahkan terlihat ketimpangan antara satu daerah dan daerah lainnya. Salah satu contohnya adalah Provinsi Banten.

Dilansir dari bantenprov.go.id, pada awal tahun 2024 Provinsi Banten memasuki masa panen besar pada tiga komoditas utama, yakni bawang merah (268,13 ton), cabai (203 ton), dan padi (46.421 ton). Data ini menciptakan bunga tidur bahwa ketahanan pangan di Banten telah tercapai. Bahkan, menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Banten 2024 berada dalam kategori “Sangat Tahan” dengan skor 79,25. Namun, benarkah situasi ini mencerminkan realita yang dialami petani dan pedagang lokal?

Sayangnya, data tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan. Ibu S (60), seorang petani padi dari Desa Wanakarta Kabupaten Serang (24/02/2025), menyatakan bahwa hasil panennya tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas padi mengalami penurunan akibat cuaca ekstrem dan kelangkaan pupuk. Ironisnya, pupuk yang seharusnya disubsidi malah dijual dengan harga tinggi, mencapai Rp165.000 per karung. Keterbatasan akses membuat petani bermodal kecil semakin tertinggal dan tak sanggup bersaing dengan mereka yang bermodal besar.

Situasi yang sama juga dialami oleh pedagang sayur seperti Ibu D (50) dari Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang (25/02/2025), ia mengeluhkan harga pasar yang fluktuatif dan stok sayuran yang tidak stabil. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perubahan cuaca, kegagalan panen, dan tidak adanya campur tangan pemerintah bagi para pelaku usaha kecil. Ketika permintaan melonjak menjelang hari raya, para pedagang tidak mampu memenuhi pasar karena stok menipis, sementara harga melonjak tak terkendalikan.
Pertanyaan pun kian bermunculan: Apakah ketahanan pangan hanya dilihat dari seberapa banyak stok yang tercatat, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka yang berada di balik proses produksi?

Pemerintah seharusnya mampu merespon kondisi ini secara cepat dan tanggap, karena pada dasarnya kebijakan ketahanan pangan tidak hanya tentang data statistik saja, tetapi juga melihat realita di lapangan ketika mereka berproses untuk mendapatkan kesejahteraan dalam memproduksi pangan. Maka dari itu pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan sistem pertanian dan distribusi pangan.

Advertisement

Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah. Pertama, pemerintah harus menjamin akses terhadap pupuk subsidi yang adil, tidak hanya dinikmati oleh petani bermodal besar. Kedua, pemerintah dapat memfasilitasi teknologi pertanian dan pelatihan secara merata agar petani dan pedagang sayur dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Ketiga, pemerintah harus andil dalam mengelola harga dan penguatan pasar lokal agar pedagang kecil tidak selalu menjadi korban permainan harga.

Dengan begitu, ketahanan pangan bukan hanya sebatas narasi keberhasilan dalam laporan resmi, tetapi benar-benar menjadi kekuatan nyata yang menopang kedaulatan pangan nasional. Jangan sampai yang dibangun hari ini bukan ketahanan pangan, melainkan hanya ketahanan citra yang rapuh oleh realita.

Kiki Faisal
S1-Administrasi Publik/FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa