CIAYUMAJAKUNING.ID – Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional menjadi salah satu sektor OJK memperkuat perannya dalam penguatan pembiayaan berkelanjutan.
Guna mendukungnya, OJK menggelar konsinyering bersama Kemkobid Perekonomian, Kemendag, Kemenperin dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
OJK juga melibatkan Badan Kebijakan Fiskal, industri perbankan dan pelaku industri guna membahas tantangan yang di hadapi industri TPT, Jumat (16/05).
Selain itu, konsinyering di gelar guna membahas potensi sinergi, kebutuhan dukungan dari sisi pembiayaan dan penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Sarasehan Ekonomi Nasional.
Sekaligus implementasi amanat UU No.59/2024 tentang RPJPN 2025–2045 yang menempatkan sektor TPT sebagai salah satu prioritas transformasi ekonomi nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem industri TPT.
Menurunya industri TPT berpotensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor.
Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera di atasi secara komprehensif.
“Melalui pendekatan Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN dan pemerintah,” katanya.
Dian menambahkan beberapa hal yang menjadi tugas stakeholders untuk mencari solusi antara lain guna menekan tingginya biaya logistik ekspor produk TPT.
“Sehingga bisa kompetitif dengan negara eksportir lainnya,” imbuhnya,
Selain itu, diperlukan di versifikasi terhadap pasar ekspor produk tekstil ke beberapa negara seperti AS, Turki, China, Malaysia dan Jepang.
Hal ini dalam rangka menghadapi tantangan perdagangan global dari deglobalisasi yang menghilangkan aspek fairness dari global trade.
Dian juga menekankan sektor perbankan berperan krusial sebagai enabler dalam memperkuat pembiayaan dan struktur bisnis industri TPT.
Sinergi perbankan dengan pelaku industri TPT perlu di perkuat supaya penyaluran pembiayaan tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor riil berkelanjutan.
“Perluasan akses pembiayaan juga harus di barengi dengan penguatan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian,” katanya.
Salah satu kesimpulan dari diskusi ini adalah industri TPT di Indonesia berpotensi cukup besar.
Hal ini di dukung dengan data yang menunjukan masih besarnya ketertarikan investor dari beberapa negara untuk berinvestasi di industri TPT di Indonesia.
Pemerintah telah dan akan terus memberikan berbagai insentif untuk mendukung pengembangan industri TPT.
Mulai dari insentif program restrukturisasi mesin produksi, penguatan rantai pasok, pemberdayaan industri TPT dan menjaga ketersediaan bahan baku.
Selain itu, juga pemberian insentif fiskal antara lain bea masuk, insentif pajak, perkuatan industri petrokimia dan subsidi listrik.
Semua ini di harapkan menjadi katalis positif yang dapat mendorong pertumbuhan industri TPT.
Dalam diskusi itu, para pelaku industri TPT mengharapkan munculnya kebijakan yang terintegrasi mencakup kepastian regulasi yang melindungi produsen lokal.
Terutama penerapan bea masuk impor, perizinan AMDAL yang transparan serta pemantauan impor pakaian jadi.
Pelaku industri TPT juga mengharapkan adanya kebijakan mengenai skema pembiayaan murah dan pelatihan tenaga kerja.
Penguatan ekosistem hulu-hilir, pemanfaatan energi bersih dan efisien, peningkatan TKDN dan pengembangan ekonomi sirkular keberlanjutan.
Kebijakan ini dapat mendukung industri TPT nasional supaya dapat terus bangkit sebagai tulang punggung industri nasional yang inklusif, hijau dan berdaya saing global. ***
