CIAYUMAJAKUNING.ID – Seluruh OPD di lingkungan Pemkab Cirebon di dorong untuk memperkuat penyediaan data terpilah gender dan anak supaya agar kebijakan pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Demikian di sampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Cirebon Neneng Hasanah.
Ia mengatakan hal tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Data Terpilah Statistik Gender dan Anak 2025 di Ruang Paseban Setda Cirebon, Kamis (06/11).
Menurut Neneng ketersediaan data yang akurat dan terpilah menurut jenis kelamin masih menjadi tantangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Data tersebut di nilai penting untuk melihat kondisi aktual serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor.
“Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga evaluasi. Tanpa data terpilah, sulit mengukur kesejahteraan gender secara objektif,” terangnya.
Neneng menambahkan setiap OPD perlu mengumpulkan dan menganalisis data gender serta anak secara konsisten.
Supaya hasil pembangunan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua kelompok masyarakat.
“Data gender dan anak juga menjadi bagian penting dalam pengolahan data lintas sektor,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menyampaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta.
Terutama mengenai pentingnya data terpilah untuk mendukung pembangunan responsif gender.
Kegiatan tersebut juga memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) sesuai regulasi nasional dan daerah.
Termasuk Perda Kabupaten Cirebon No.4/2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Kegiatan ini juga bertujuan menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak.
“Termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),” imbuh Fitri sapaan akrabnya.
Data yang menggambarkan kondisi dan permasalahan laki-laki dan perempuan akan membantu OPD daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis kesetaraan dan keadilan.
“Dengan data yang lengkap dan terpilah, kita bisa memastikan setiap kebijakan menjawab kebutuhan tanpa meninggalkan kelompok rentan terutama perempuan dan anak,” pungkasnya. ***
