CIAYUMAJAKUNING.ID; Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Tina Wiryawati, SH MM meminta jajaran Laskar Gerindra Kabupaten Kuningan untuk turun langsung membantu dan memberikan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
Arahan strategis tersebut disampaikannya saat memberikan pembekalan kepada para anggota laskar di Desa Puncak Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan pada Sabtu (22/8/2026).
Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Tina menyampaikan eksistensi laskar tidak boleh hanya sebatas formalitas atau sekadar kumpul seremonial mengenakan seragam partai. Sesuai amanat Ketua Umum, Prabowo Subianto memberikan dampak positif yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga sekitar.
” Jadi para anggota laskar ini kita dorong untuk memiliki niat tulus dalam menyebarkan kebaikan dan menjadi pihak pertama yang merespons kesulitan warga di lingkungannya,” ujar Tina.
Jika menemukan kendala di lapangan mereka diminta segera mendalami masalah tersebut untuk memberikan pertolongan pertama atau melaporkannya ke tingkat kepengurusan yang lebih tinggi agar dicarikan jalan keluar bersama.
Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 13 yang mencakup Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar, Ia juga memaparkan komitmen kerjanya. Pada sisa masa jabatannya, Tina menargetkan pemerataan program pemberdayaan dan bantuan bagi masyarakat di seluruh wilayah kerjanya tanpa membeda bedakan daerah.
Bentuk perhatian yang disiapkan wakil rakyat ini mencakup berbagai sektor fundamental untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Sektor yang menjadi fokus utamanya meliputi pengembangan ekonomi berbasis kemandirian rakyat peningkatan fungsi sosial kemudahan akses pendidikan hingga penguatan kegiatan keagamaan di berbagai pelosok desa.
” Langkah konkret menjemput aspirasi masyarakat ini sudah mulai berjalan termasuk upaya pengawalan program Asta Cita agar tersosialisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah, ” imbuhnya.
Tina mencontohkan salah satu masalah yang langsung ditindaklanjuti di lapangan adalah adanya aduan dari para pekerja pembangunan yang belum menerima upah akibat pemborong proyek yang kabur meninggalkan tanggung jawab.
Persoalan penunggakan upah tersebut dinilai merugikan banyak pihak termasuk masyarakat pekerja sehingga laskar langsung ditugaskan untuk melakukan inventarisasi persoalan dan mencari titik terang.
