Tolak Kenaikan BBM PMII Cirebon Gelar Aksi Unjuk di Depan Kantor Bupati

CIAYUMAJAKUNING.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon menggelar aksi unjuk rasa untuk membatalkan kenaikan BBM di depan Kantor Bupati Cirebon, Senin (5/9/2022).

Mereka melakukan orasi sembari membawa keranda yang menandakan matinya hati nurani pemerintah yang secara mendadak menaikan harga BBM pada 3 September yang lalu.

Bukan hanya itu, ratusan mahasiswa pun membakar ban bekas di depan Kantor Bupati Cirebon mewarnai aksi unjuk rasa mereka.

Ketua PC PMII Cirebon Alisa Rizka Maulidia dalam orasinya menyampaikan sejumlah poin tuntutan diantaranya batalkan kebijakan kenaikan BBM. Kemudian meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk membasmi mafia bahan bakar minyak.

“Kami juga meminta supaya pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran serta mendorong membuka keterlibatan dalam pelaksanaan penyaluran BBM subsidi,” tegasnya.

Dalam aksi itupun, secara langsung Bupati Cirebon Drs. H. Imron MAg, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh Luthfi serta Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman datang langsung menghampiri mahasiswa untuk menerima aspirasi mahasiswa.

Pada kesempatan itu, Imron mengatakan harga minyak dunia kini sedang meningkat. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan harga BBM diambil oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk bertahan dari sistem ekonomi global.

“Pastinya Indonesia harus menjaga keseimbangan keuangan,” jelasnya.

Sementara itu, Luthfi menegaskan pada kesempatan itu mengungkapkan, ini situasi yang sangat berat bagi Indonesia. Pasalnya bilamana tidak bisa melewati situasi ini negara bisa goyang sampai akhirnya pemerintah pusat harus mengambil kebijakan menaikan harga BBM.

“Keseimbangan fiskal harus dilakukan, maka hal yang harus di antisipasi menjaga daya beli masyarakat. Secara keseluruhan kami sepakat dengan tuntutan mahasiswa karena dengan naiknya BBM mencekik masyarakat, daya beli masyarakat sampai hari ini masih rendah karena tingkat pengangguran masih tinggi,” ujar Lithfi.

Sempat situasi berubah menjadi alot dimana Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon enggan menandatangan atas surat rekomendasi pernyataan sikap Pemerintahan Kabupaten Cirebon atas tuntutan yang disodorkan oleh mahasiswa.

Setelah bernogosiasi cukup lama, akhirnya Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menghendaki untuk melakukan penandatanganan surat rekomendasi pernyataan sikap Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Dirasa tujuan mereka sudah terpenuhi, ratusan mahasiswa itupun membubarkan diri secara tertib dan mendapatkan kawalan ketat dari pihak kepolisian. ***