CIAYUMAJAKUNING.ID – Bersama Kedutaan Australia dan Prospera (Australia Indonesia Partnership for Economic Development), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kemitraan dengan memperkuat climate risk management industri perbankan Indonesia.
Hal tersebut sebagai tindak lanjut penerbitan Panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) pada Maret 2024 silam.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan jalinan kemitraan akan memperkuat hubungan Australia dan Indonesia.
“Kami harap kolaborasi ini memberikan hasil sehingga perbankan di lengkapi dengan panduan dan data yang lebih baik,” ucapnya di Jakarta. Jumat (28/06).
Sehingga Indonesia akan mampu melakukan penilaian dampak iklim secara bank-wide dan mengembangkan kerangka peraturan untuk menilai risiko iklim.
Hal itu Dian sampaikan dalam Kick-Off Ceremony: OJK – Prospera – Moody’s Cooperation on Climate Risk Management Policy Development for Indonesian Banking Sector.
Kerjasama ini akan berlangsung selama dua tahun meliputi enam cakupan utama antara lain:
- Pengembangan panduan manajemen risiko iklim dengan data yang lebih rinci.
- Skenario climate risk stress test untuk Indonesia berdasarkan Skenario NGFS terbaru.
- Metodologi perhitungan dampak risiko iklim terhadap kinerja debitur bank
- Data proyeksi risiko fisik maupun transisi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia hingga tahun 2100.
- Perhitungan dampak risiko iklim terhadap kinerja industri perbankan dari sisi regulator
- Serta capacity building untuk OJK dan Bank terkait pengembangan manajemen risiko iklim
Outcome kerjasama itu di harapkan dapat mendukung pengembangan kebijakan terkait risiko iklim di sektor perbankan.
Selain itu, kerjasama juga di harapkan dapat mendukung perbankan untuk dapat mengembangkan, mengukur dan memitigasi dampak iklim.
Kegiatan di hadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Indonesia Penny Williams dan Direktur Prospera David Nellor.
Managing Director and Head of Asia-Pasific and Middle East of Moody’s Wael Jadallah serta 18 bank peserta piloting CRMS tahun 2024.
Berbagai pemangku kepentingan juga hadir seperti Kemenkeu, BI, KLHK, Kementerian ESDM, BMKG dan BNPB. ***
