CIAYUMAJAKUNING.ID – Ratusan massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggerudug DPRD Kabupaten Cirebon di depan gedung menuntut kejelasan dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan salah satu anggota dewan berinisial MJ, Selasa (24/12).
Menurut ratusan mahasiswa PMII tersebut Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cirebon tidak serius menangani kasus.
“BK tidak punya nyali. Kasus ini sudah jelas, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” seru salah satu orator aksi.
Bahkan mereka menuding kinerja BK lelet dan tak berani menindak tegas MJ yang di duga melakukan pelecehan terhadap seorang SPG rokok.
“Apa mereka mau melindungi MJ?” imbuhnya.
Suasana kian memanas saat massa aksi mencoba merangsek masuk ke dalam gedung dewan guna melakukan audiensi.
Namun sayang. upaya mereka di halangi oleh aparat kepolisian yang meminta massa aksi untuk tetap tenang dan mematuhi prosedur yang ada.
Tak berselang lama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori mencoba menemui massa PMII.
Ia mencoba memberikan penjelasan jika kondisi ruang di dalam gedung DPRD terbatas, tak memungkinkan untuk menampung semua peserta aksi.
“Silakan kirimkan perwakilan 20 orang untuk berdialog langsung,” pinta Hasan.
Namun, massa aksi menolak tawaran tersebut dan bersikukuh untuk tetap di izinkan masuk.
Tentu saja, aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat keamanan yang berjaga tak terelakkan.
Aparat keamanan mencoba berusaha menahan keinginan massa aksi guna mencegah timbulnya kericuhan lebih lanjut.
Salah seorang massa aksi mengaku jika kedatangan mereka dengan etika dan berjanji tidak akan berbuat anarkis.
“Kami ingin masuk dan berdialog secara langsung bukan hanya perwakilan,” tandasnya.
Massa aksi PMII juga meminta aparat kepolisian untuk mempercepat proses hukum atas kasus yang terjadi.
Kasus mencuat usai seorang SPG rokok melaporkan tindakan pelecehan seksual yang di lakukan oleh MJ.
Hingga kini baik pihak kepolisian maupun BK DPRD Kabupaten Cirebon belum memberikan kejelasan mengenai perkembangan kasus.
“Kami akan terus turun ke jalan jika kasus ini tidak juga segera di selesaikan,” ancam perangkat aksi.
Tuntutan PMII menggambarkan jika desakan tak hanya mencakup penegakan hukum namun juga transparansi dalam proses penanganannya. ***
