CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi I DPRD Kota Cirebon mendorong Kesbangpol supaya lebih progresif mendeteksi dini setiap kerawanan sosial di tengah melemahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Hal tersebut di tegaskan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya usai rapat kerja bersama Kesbangpol Kota Cirebon, Kamis (16/07).
Ia menilai keterbatasan anggaran yang sedang terjadi saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kinerja.
Komisi I DPRD pun menitikberatkan sejumlah program kerja strategis yang harus di prioritaskan Kesbangpol, salah satunya sektor pendidikan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Komisi I DPRD juga menitikberatkan untuk program kegiatan wawasan kebangsaan dan penanaman ideologi Pancasila itu menjadi prioritas kepada masing-masing sekolah yang ada di Kota Cirebon,” jelas Imam.
Ia menambahkan bahwa agenda rutin tahunan yang tidak kalah penting adalah pembinaan terhadap organisasi masyarakat.
“Pembinaan ormas itu menjadi bagian dari tugas yang harus dilakukan tiap tahun. Begitu juga dengan verifikasinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Imam menyoroti fungsi Kesbangpol sebagai mata dan telinga pemerintah daerah. Di tengah situasi ekonomi yang dinamis, lembaga ini dituntut sensitif terhadap potensi gesekan di masyarakat.
“Kesbangpol harus bisa menjadi semacam lembaga yang bisa mendeteksi dini setiap kerawanan sosial yang ada di Kota Cirebon. Karena dengan kondisi pelemahan daya beli masyarakat hari ini, potensi itu menjadi nyata,” tegas Imam.
Menurutnya, pelemahan daya beli bukan hanya fenomena lokal di Kota Cirebon semata, melainkan isu setiap daerah yang mengalami potensi pendapatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini ditengarai bisa memicu riak-riak ketidakpuasan publik.
“Tidak menutup kemungkinan dengan menurunnya daya beli masyarakat ini, berpotensi terjadi ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Ini yang harus dideteksi dini Kesbangpol,” tuturnya.
Imam mencontohkan, manifestasi dari ketidakpuasan tersebut bisa berbentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi, seperti isu-isu protes terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Namun yang paling diwaspadai adalah jika aksi tersebut berujung pada tindakan merusak.
“Mungkin saja dengan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, mereka melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Bahkan disertai dengan aksi anarkis, ini yang perlu diantisipasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati menyambut baik kunjungan kerja yang Komisi I.
Kunjungan tersebut dinilai sebagai momentum penting guna mengevaluasi sekaligus memberikan dukungan kinerja Kesbangpol.
Eli memaparkan seluruh program kerja yang berjalan sepanjang tahun 2026, termasuk berbagai capaian kinerja hingga hambatan yang ditemui di lapangan.
“Bagi kami, kunjungan ini sangat positif karena menjadi bentuk dukungan agar kami dapat melaksanakan program secara optimal,” ungkap Eli.
Eli merinci bahwa Kesbangpol Kota Cirebon saat ini bertumpu pada enam program prioritas yang diakomodasi melalui tiga bidang utama, yaitu: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik. Kemudian, bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Serta bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
Seluruh program tersebut dirancang saling terintegrasi demi menjaga stabilitas wilayah, memperkokoh nilai kebangsaan, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memperkuat sinergi dengan ormas.
“Melalui kolaborasi dan dukungan dari DPRD, Kesbangpol optimistis target-target prioritas ini dapat terealisasi secara maksimal demi menjaga ketertiban dan kondusivitas Kota Cirebon di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang,” katanya. ***
