CIAYUMAJAKUNING.ID – Bawaslu Kabupaten Cirebon di penghujung akhir tahun 2022 menggekar kegiatan evaluasi bertempat di kantor Bawaslu, Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (26/12/2022).
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cirebon mengungkapkan sejumlah bentuk oelanggaran yang pernah terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir mengatakan, ada beberapa bentuk pelanggaran diantaranya pidana dan administratif, praktek money politic yang masih terus ada.
Oleh karena itu pihaknya akan melakukan sejumlah upaya dengan cara menguatkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan secara sukarela.
“Saat ini saja jumlah kader SKPP sebanyak 350 yang bisa terlibat aktif dalam pemilihan umum di 2024 nanti,” jelasnya.
Kemudian mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di tahun 2024 masih di dominasi oleh praktek money politic dan adu domba yang masuk ke dalam SARA.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh partai politik harus mendaftarkan tim kampanye agar bisa mengikuti aturan yang ada.
“Di tahun 2019 tim kampanye yang ada tidak terdaftar satupun dan pada tahun 2024 akan mendorong partai politik agar mendaftarkan tim kampanye di KPU,” ungkapnya.
Dari hasil pendataan yang sudah dilakukan, Jawa Barat masuk dalam peringkat ke 4 tertinggi tingkat kerawanannya dan Kabupaten Cirebon ada di peringkat ke 4 di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan.
Hal ini disebabkan minimnya pemahaman dari penyelenggaran pemilu atau KPU yang terlalu banyak memberikan surat suara kepada pemilih asal luar Provinsi Jawa Barat sehingga membuat Kabupaten Cirebon menjadi peeingkat ke 4 di Jawa Barat dalam hal kerawanan pemilu.
“Kami harap pada pemilu tahun 2024 nanti semua partai politik dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga kondusifitas selama gelaran pemilu,” pungkasnya. ***
