CIAYUMAJAKUNING.ID – DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat Paripurna dengan pembahasan Persetujuan Raperda dan Hantaran Bupati terhadap Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 di gedung DPRD setempat, Jumat (28/5/2021).
Anggota Pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati, S.A.P mengatakan, pihaknya memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam persetujuan Raperda RPJMD tahun 2019-2024.
“Banyak masukan kepada Bupati Cirebon, yakni IPM yang belum ada melampaui target yang diinginkan, sama terkait sampah yang selama ini belum juga terselesaikan dengan baik,” kata Diah saat membacakan hasil laporan Pansus 1.
Selain itu juga, kata Diah, masih banyak program prioritas yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Bahkan, menurutnya, ini diakibatkan adanya Pendemi Covid-19 sehingga program-program tidak sesuai perencanaan.
“Infrastruktur seperti jalan, sungai dan lainnya semuanya masih banyak permasalahan serta masalah kesehatan dan pertanian juga ikut terdampak,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, capaian target program Pemerintah Kabupaten Cirebon semua terdampak akibat wabah Covid-19.
Menurutnya, untuk target APBD selama RPJMD tahun 2019-2024 tidak sesuai yang diharapkan.
“Tadinya kita targetkan Rp 5 triliun pada RPJMD tahun 2019-2024 sekarang diturunkan menjadi Rp 3 triliun lebih saja. Karena PAD kita semua turun dan dana perimbangan tidak sesuai target. Karena baik pemerintah pusat maupun provinsi semua sama terdampak Covid-19,” kata Bupati Imron.
Imron mejelaskan, diturunkannya target APBD pada RPJMD tahun 2019-2024 ini diakibatkan karena adanya Covid-19.
“Kami Pemerintah Kabupatem Cirebon bersama DPRD mengadakan perubahan dalam pengajuan RPJMD. Dan oleh dewan dibahas dan disetujui oleh dewan juga,” kata Imron.
Imron menambahkan, pihaknya akan menggenjot program-program yang sudah direncanakan pada perubahan RPJMD tahun 2019-2024.
“Kalau pandemi ini sudah berakhir kita akan maksimalkan program yang sudah kita sepakati dengan dewan untuk segera di selesaikan sehingga perekonomian dan sektor lain bisa berjalan kembali,” katanya.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh. Lutfi mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemkab Cirebon pada perubahan RPJMD tahun 2019-2024 dengan menambah beberapa poon penting. Bahkan, menurut dia, masih banyak program yang kursial yang harus diutamakan.
“Kita masih ada persoalan banjir, sampah yang menjadi bahan pokok dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon,” kata Lutfi.
Selain itu, kata Lutfi, untuk strategi pembagunan, pihaknya merekomendasikan pembangunan berbasis kewilayahan.
“Jadi pemerintah daerah harus memasukkan kawasan-kawasan strategis didorong menurut sektornya, seperti wilayah kawasan industri akan ditetapkan di mana, wilayah pengembangan pesisir dan kelautan di daerah mana, serta pariwisata zonanya di mana. Karena di RPJMD semuanya umum tidak menyebut di mana saja wilayahnya,” katanya.
Namun demikian, ia akan mendorong pembangunan proyek prioritas kabupaten. Bahkan, jalan strategis kabupaten harus dimasukkan untuk dilakukan pembangunan dalam tiga tahun kedepan.
“Kami juga mendorong pembangunan bendungan Cipadungdahar, waduk Gunung Jati, dan waduk Asem untuk dibangun dan dimasukkan ke dalam RPJMD. Serta kita mendorong pembangunan kawasan pariwisata, pengembangan infrastruktur pendidikan, dan pembangunan berbasis UMKM. Jadi, pertumbuhan ekonomi harus didorong agar kita bisa segera mungkin menciptakan berbagai kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan,” kata Lutfi.
