BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi gempa Sesar Lembang sejak dini. Persiapan tersebut meliputi jalur evakuasi, kendaraan untuk mobilisasi petugas dan bantuan, logistik kebutuhan warga, sistem pemantauan gempa, hingga pusat komando darurat di Cirebon.

Permintaan itu disampaikan Dedi Mulyadi atau KDM saat mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Majalengka. Kunjungan tersebut membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi di Jawa Barat, termasuk ancaman dari aktivitas Sesar Lembang.

KDM menekankan, mitigasi bencana tidak cukup dilakukan melalui koordinasi antarlembaga. Pemerintah harus memiliki skenario operasional yang terukur, mulai dari kebutuhan peralatan hingga mekanisme evakuasi dan distribusi bantuan jika gempa terjadi.

“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar KDM.

Menurut dia, setiap perangkat daerah perlu menghitung kebutuhan penanganan darurat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perencanaan itu mencakup jumlah kendaraan, jenis peralatan, serta lokasi penyimpanan logistik agar dapat segera digunakan ketika dibutuhkan.

KDM juga menyoroti pentingnya kesiapan kendaraan untuk mengangkut petugas dan mendistribusikan bantuan apabila gempa mengganggu akses transportasi.

“Kalau membutuhkan banyak truk, maka dinas teknis sekarang harus menyiapkan,” katanya.

Selain kendaraan, pemerintah perlu memperhitungkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti bahan pangan dan air bersih. Mobil tangki air juga menjadi salah satu kebutuhan yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya pasokan air setelah gempa.

KDM meminta seluruh kebutuhan tersebut direncanakan sebelum bencana terjadi, sehingga pemerintah tidak kehilangan waktu untuk menyiapkan sarana dan prasarana ketika kondisi darurat sudah berlangsung.

KDM Siapkan Skenario Pusat Pemerintahan Darurat di Cirebon

Salah satu poin yang menjadi perhatian KDM adalah kemungkinan pemindahan pusat operasional pemerintahan ke Cirebon apabila gempa menyebabkan pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat berfungsi.

Dalam skenario tersebut, Cirebon diproyeksikan menjadi lokasi alternatif untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus mendukung penanganan darurat. Namun, rencana tersebut perlu didukung kesiapan fasilitas, peralatan operasional, sistem komunikasi, kendaraan, dan logistik.

“Jangan sampai ketika terjadi bencana, kita baru menyiapkan semuanya. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang,” ujar KDM.

Pemerintah juga perlu memetakan jalur penghubung Bandung dengan wilayah lain, termasuk akses menuju Cirebon. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui ruas jalan yang berpotensi terdampak gempa serta jalur alternatif yang dapat digunakan untuk evakuasi dan distribusi bantuan.

“Kalau terjadi gempa Sesar Lembang, kita sudah punya skenario. Jalur mana yang bisa dilalui, ke mana evakuasi dilakukan, dan bagaimana pusat pemerintahan tetap berjalan,” katanya.

KDM meminta pembahasan mengenai jalur evakuasi dan akses distribusi bantuan diteruskan kepada perangkat daerah yang menangani infrastruktur. Dengan demikian, aspek mitigasi bencana dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan jalan.

Enam Sensor Gempa di Sesar Lembang Jadi Perhatian

Selain menyiapkan kebutuhan operasional, Pemprov Jawa Barat juga menyoroti penguatan pemantauan aktivitas gempa dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam pemaparan BMKG, disebutkan terdapat enam sensor khusus yang ditempatkan di sisi utara dan selatan Sesar Lembang. KDM menilai kebutuhan perangkat pemantauan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa.

Pemerintah meminta kebutuhan perangkat mitigasi dihitung secara terperinci, mulai dari jumlah alat, lokasi pemasangan, hingga anggaran yang diperlukan. Penguatan sistem peringatan dini juga menjadi perhatian agar informasi dapat disampaikan kepada masyarakat dengan cepat.

“Jadi, semua perangkat mitigasi yang diperlukan harus disiapkan dalam kondisi siap,” ujar KDM.

BMKG dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat tanggal dan waktu terjadinya gempa bumi.

Karena itu, sistem pemantauan dan peringatan dini berperan mendukung kesiapsiagaan serta mempercepat respons ketika gempa terdeteksi. Sistem tersebut bukan alat untuk memastikan kapan gempa akan terjadi.

Pemetaan Risiko Gempa Jadi Dasar Pembangunan

KDM juga membahas pentingnya pemetaan mikrozonasi untuk mengidentifikasi kawasan dengan tingkat risiko gempa yang berbeda. Hasil pemetaan diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang dan perencanaan pembangunan di Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, turut dibahas penerapan teknologi bangunan tahan gempa, termasuk base isolation. Teknologi tersebut menggunakan sistem pada fondasi untuk mengurangi transfer guncangan gempa ke struktur bangunan.

KDM mendorong agar kajian teknis kebencanaan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi pedoman pembangunan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Sesar Lembang merupakan sesar aktif sepanjang sekitar 29 kilometer yang membentang di utara Bandung dan terbagi menjadi enam segmen. Kawasan di sekitarnya mencakup permukiman dan berbagai aktivitas ekonomi, sehingga mitigasi perlu mencakup kesiapan infrastruktur serta masyarakat.

Badan Geologi pada Februari 2026 menyebut potensi gempa dapat mencapai magnitudo 6,8–7 apabila seluruh segmen bergerak. Sementara itu, kajian BMKG pada Oktober 2025 menyebut dua segmen aktif, Cimeta dan Cipogor, berpotensi menghasilkan gempa maksimum magnitudo 5,5 berdasarkan skenario yang digunakan.

Perbedaan angka tersebut merujuk pada skenario sumber gempa yang berbeda, bukan prediksi waktu kejadian. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak apabila gempa terjadi.

Pemprov Jawa Barat didorong memastikan seluruh rencana mitigasi diterjemahkan menjadi langkah nyata, mulai dari penyiapan jalur evakuasi, logistik, kendaraan, sistem pemantauan, hingga pusat komando alternatif. Kesiapan sejak dini diharapkan membuat penanganan darurat dapat dilakukan lebih cepat tanpa bergantung pada persiapan setelah bencana terjadi.