CIAYUMAJAKUNING.ID – DPC Projo Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa bersama pedagang Pasar Jungjang didepan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (9/11/2021). Dalam aksinya mereka meminta kepada pihak pengembang dan pemerintah desa untuk bisa musyawarah untuk menentukan harga sewa.
Koordinator aksi, Khaerudinsyah menjelaskan Pasar Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon seolah-olah milik Pemerintah Desa ataupun Kuwu Desa Jungjang dan Pengembang Pasar. Karena segala sesuatu keluhan para pedagang mengenai permasalahan harga sewa los, kios dan lemprakan yang sangat mahal berkisar mulai dari Rp 16 jutaan untuk ukuran lemprakan yang kurang lebih ukuran hanya 1,5 M2 sampai Rp 400 juta.
“Pemerintah Desa Jungjang seolah-olah tidak bisa berbicara ketika pedagang mengadu terkait permasalahan harga, mereka tidak kuasa untuk menuruti PT. Dumib selaku penhembang untuk penetapan
harga terserah mereka,” kata Khaerudinsyah.
Pihak pengembang, sambung dia, memungut uang kepada pedagang dengan dalih Booking Fee, padahal dalam perjanjian kerjasama antara pemdes Jungjang dan PT Dumib dijelaskannya berbunyi segala pembiayaan terkait pembangunan pasar desa jungjang ditanggung oleh Direktur PT Dumib.
“Pedagang pun lapor terkait booking fee tersebut ke pihak kepolisian dengan dugaan pungutan liar, apa mau dikata kasus tersebut sampai sekarang belum jelas muaranya seperti apa,” ungkap Khaerudinsyah.
Saat ini pun pedagang pasar pun merasa resah, pasalnya terdapat salah satu oknum perangkat desa yang secara sengaja menggembok pasar.
“Kami minta usut tuntas BAHRUN selaku aparat desa dan Kapolsek Arjawinangun terkait pernyataannya, kalau Bahrun yang disuruh oleh Kapolsek untuk melakukan penggembokan dan woro-woro di Pasar Desa Jungjang, karena hal tersebut kami tegaskan bukan tupoksi dari Kepolisian,” ujar Khaerudinsyah.
