CIAYUMAJAKUNING.ID – Geger dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) dari program Program Keluarga Harapan (PKH) plus di sejumlah Desa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dibenarkan Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon, Dwi Sudarni.
Menurut Dwi, kasus tersebut mengemuka setelah KPM mengadukannya ke pendamping PKH yang kemudian diteruskan ke Dinsos sebagai laporan. Hanya saja, laporan dari pendamping PKH tersebut belum seluruhnya ia terima.
“Betul ada (dugaan pemotongan, red), tapi yang tahu persis PKH, karena itu kan dari Kemensos langsung ke kantor pos,” ujar Dwi, Kamis (15/12/2022).
Ia menerangkan, dugaan pemotongan itu muncul ketika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melihat ada perbedaan jumlah nominal antara yang tertulis di surat undangan dengan angka tersembunyi di balik barkode setelah KPM login di dalamnya. Mendapat laporan dari KPM, kata dia, pendamping PKH pun kemudian bergerak menelusurinya hingga diketahui modus dugaan pemotongan Bansos tersebut.
“Dilihat di barkode sekian, kok dikasihnya sekian (tidak sesuai dengan yang ada di barkode, red). Akhirnya teman-teman PKH bergerak, ternyata ooh caranya begini,” kata Dwi.
Dari laporan yang masuk, lanjut Dwi, jumlah KPM yang Bansos PKH Plusnya dipotong belum sampai 1500 KPM. Nilai pemotongannya rerata berada di angka Rp 300 ribu per KPM. Namun, Plt Kadinsos enggan menyebutkan total jumlah KPM yang dirugikan tersebut.
“Data itu yang tahu PT Pos, kita tidak bisa membuka data penerima bantuan secara detil,” terangnya.
Dwi menambahkan, bansos dari Kemensos tersebut nilai yang diterima setiap KPM tidak sama. Ada yang di bawah satu juta dan ada yang lebih dari satu juta.
“Memang yang dipotong itu yang lebih dari satu juta, dari PT POS-nya ini,” bebernya.
Selain ke pendamping PKH, sambung Dwi, sejumlah KPM juga mengadukan hal tersebut ke bidang PFM Dinsos Kabupaten Cirebon. Namun, pihaknya tidak bisa menindaklanjutinya karena aduannya tidak dilakukan secara terlulis dan disertai bukti-bukti. Ia menambahkan, saat ini kasus tersebut sudah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kepolisian Resor Cirebon Kota.
“Akhirnya semua diserahkan ke APH dan APH sudah turun,” paparnya.
Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP M Fahri Siregar, mengatakan, pihaknya masih belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Karena, prosesnya masih dalam tahap penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi. Saat ini pun pihaknya masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang dibutuhkan.
“Kita masih mencoba melengkapi, karena kan update data terus. Yang sudah diamankan beberapa dokumen saja,” pungkasnya. ***
