CIAYUMAJAKUNING.ID – Banyaknya sejumlah aksi tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok remaja di Cirebon, menjadikan hal itu sebuah fenomena yang luar biasa dan seharusnya tidak dilakukan oleh kelompok remaja.
Minimnya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua juga orang terdekat menjadikan fenomena ini terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon.
Oleh karena itu, pemerintah setempat mulai menyoroti mengenai pergeseran pergaulan kelompok remaja Cirebon hingga nekat melakukan aksi tindakan kriminal.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni buka suara mengenai hal ini.
Dikatakannya, untuk mengatasi fenomena kenakalan remaja ini, tentunya perlu peran semua pihak.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan aktif menanggapi mengenai fenomena yang satu ini.
“Contohnya Dinas kami, kemudian Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Disdik, Dinsos, maupun Satpol PP. Terkait perkembangan saat ini, yang terjadi di masyarakat kami sendiri ikut menertibkan bila terjadi kumpul-kumpul remaja yang bukan waktunya untuk kumpul dan bukan tempatnya, harus segera dibubarkan,” kata dia, Kamis (9/3/2023).
Langkah Antisipatif
Lebih lanjut kata dia, untuk mengatisipasi kenakalan remaja, DPPKBP3A memiliki relawan seperti Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga), Teladan, hingga UPT P5A sampai sejauh ini terus melakukan monitoring dan melakukan langkah preventif.
“Para relawan ini akan memonitoring dan menggerakkan kegiatan-kegiatan, baik itu pencegahan yang terjadinya seperti pernikahan dini, kekerasan pada perempuan dan anak, maupun yang menggerakkan untuk ikut ber-KB,” katanya.
Bukan hanya itu, dia juga meminta kepada Satpol PP juga harus ikut menertibkan disaat menemukan kelompok remaja yang berkumpul disaat jam sekolah.
“Satpol PP juga harus berperan aktif dan menindak tegas siswa di usia remaja yang bolos saat sekolah,” paparnya.
Meskipun demikian, sejumlah OPD lain seperti Dinkes, Dinsos dan Disdik juga harus turut memerhatikan juga fenomena ini supaya bisa diselesaikan secara koperhensif.
“Baiknya semua lini SKPD Pemkab Cirebon bisa terjun langsung untuk menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. ***
