CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar raker penguatan kelembagaan BPBD guna mengoptimalkan fungsi dan tata kerja dalam rehabilitasi rekonstruksi kebencanaan di kantor BPBD, Kecamatan Kesambi, Kamis (22/05).
Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno mengatakan optimalisasi kelembagaan BPBD penting guna meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Ia menilai selama ini, status BPBD masih sebagai badan sesuai Perda SOTK No.5/2021 sehingga kewenangannya terbatas.
“Perlu di tinjau ulang agar status kelembagaan bisa di tingkatkan,” ujar Agung.
Komisi I juga menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Salah satunya kebutuhan gudang logistik guna penyimpanan alat dan perlengkapan kebencanaan supaya tetap aman, terawat dan siap di gunakan.
Selain itu, untuk sistem peringatan dini, rencananya akan di pasang tiang yang di lengkapi alat early warning system (EWS) banjir hingga tingkat kelurahan.
BPBD juga di minta untuk melibatkan tokoh dan lembaga keagamaan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
“Misalnya,mengingatkan agar tidak membuang sampah ke sungai,” imbuhnya.
Disdik Kota Cirebon juga di minta untuk mengingatkan sekolah-sekolah supaya mendidik siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Termasuk, mengimbau pemilik warung di sekitar sekolah supaya tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air.
“Berdasarkan data eksisting, penyebab banjir sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga yang di buang ke sungai dan saluran,” kata Agung.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Cirebon Andi Wibowo mengatakan pemasangan EWS merupakan hasil pembahasan bersama BPBD Jabar.
Pemasangan alat EWS akan mencakup wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, terutama di daerah rawan banjir.
“Ketika dalam satu jam kondisi sungai melebihi ambang batas, sirine akan berbunyi sebagai tanda peringatan,” jelasnya. ***
