Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berhasil mencapai kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan daerah pada 2025 dengan skor 3,6672 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Beberapa dampak positif dari kinerja tinggi tersebut yakni penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Jabar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jabar pada 2025 sebesar 6,78 persen atau 3,55 juta jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,08 persen.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, beberapa upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan telah dilakukan Pemda Provinsi Jawa Barat, mulai dari pengurangan kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
Dalam mengurangi kantong kemiskinan, Pemprov Jabar mengawasi lokasi daerah rentan rawan pangan dan menyusun peta kerawanan dan ketahanan pangan.
Sementara itu, untuk menekan pengeluaran masyarakat, Pemprov Jabar selama 2025 melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.874 kali di 27 kabupaten/ kota dan Operasi Pasar Bersubsidi. Pada kegiatan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan komoditas pangan dengan harga terjangkau.
Upaya menekan pengeluaran masyarakat miskin juga dilaksanakan melalui sektor kesehatan hingga energi dan sumber daya mineral.
“Pemda Provinsi Jawa Barat membiayai iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingga dapat menekan pengeluaran masyarakat miskin,” kata Erwan, Senin (30/3/2026).
Pada sektor energi dan sumber daya mineral, upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan meningkatkan menyediakan jaringan listrik.
Pemprov Jabar telah melakukan identifikasi data terhadap masyarakat tidak mampu penerima jaringan listrik sebanyak 76.123 satuan sambungan di 1.367 desa/ kelurahan.
Upaya terakhir, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Upaya ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja migran Indonesia.
“Kami juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada kelompok usaha bersama (KUBE) sebanyak 57 KUBE untuk meningkatkan pendapatan fakir miskin,” ucap Erwan.
Selain tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka di Jawa Barat juga berhasil diturunkan pada 2025 menjadi 6,66 persen. Jika dibandingkan dengan 2024 sebesar 6,75 persen, maka tingkat pengangguran terbuka pada 2025 turun 0,09 persen. Hal ini berarti, dari 100 orang angkatan kerja, terdapat enam hingga tujuh orang masih menganggur.
Realisasi penurunan tingkat pengangguran terbuka 2025 melebihi target yang ditetapkan sebesar 6,99 persen. Angka tersebut berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional per November 2025.
Erwan mengatakan, faktor pendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat pada 2025 yaitu penyerapan tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha.
Terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan (0,10 juta orang), sektor pendidikan (0,05 juta orang) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (0,04 juta orang).
Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yaitu sektor pertambangan dan penggalian (0,04 juta orang).
Adapun, sektor yang berkontribusi menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu reparasi dan perawatan mobil serta motor (22,44 persen), industri pengolahan (18,61 persen), dan pertanian, kehutanan dan perikanan (15,43 persen).
